ZonaInfo.id, Bandung – Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengunjungi peserta Bimbingan Teknis Nasional Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Serta Peningkatan Kapasitas Leadership bagi Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa, Rabu (20/10/2021) malam, di Hotel Aston Tropicana Bandung.
Dalam arahannya, Louhenapessy mengaku, dirinya harus datang ke Bandung dan bertemu dengan para peserta yang terdiri dari Kepala Desa/Raja/Saniri/anggota BPD dan camat se-Kota Ambon, untuk memberikan motivasi, karena ini kesempatan yang sangat penting sekaligus memberikan gambaran sebagai pejabat ditingkat desa, negeri dan kecamatan, tentang apa yang harus dikerjakan selain persoalan-persoalan teknis, dan prinsip yang telah dijelaskan oleh penyelenggara kegiatan, yang bekerjasama dengan LPMP.
“Kenapa Bimtek ini harus kita laksanakan? Ini bukan sekedar jalan-jalan atau piknik. Kegiatan ini didanai oleh dana-dana desa yang saudara punya. Itu bukan milik pribadi, tapi milik rakyat. Oleh karena itu jika ada program seperti ini, itu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan nilai tambah kepada kita,” ujarnya.
Dikatakan, Ambon salah satu kota dengan kultur sosial yang luar biasa. Persahabatan, persaudaraan yang luar biasa. Dan itu menjadi contoh. Selain itu mengapa disebut Ambon manise? Karena memang dari segi fatamorgananya, fenomena sosial, nilai-nilai kulturalnya Ambon sangat cantik. Itu sudah dijustifikasi sejak dulu.
“Bahkan ketika Wapres datang kemarin beliau memuji Ambon dan bilang kota ini yang sangat cantik, bersih dan tertata dengan baik. Ini berarti kesan pertama orang terhadap kota ini sangat positif. Kita harus terbuka. Nanti dari Jawa Barat mau belajar musik nyanyi bisa di Ambon. Kemajuan dari daerah lain bisa kita petik untuk menjadi contoh. Banyak kemajuan dari daerah lain yang harus kira petik jadi contoh,” terangnya.
Dalam Bimtek ini, ada program studi lapangan. Menurutnya, itu bagian daripada mengedukasi untuk membuka wawasan pikir para peserta. Paling tidak dengan pendekatan ATM yaitu Amati apa yang ada di sini, Tiru apa yang bisa ditiru dan Modifikasi dia sesuai dengan kontekstual di daerah kita masing-masing.
“Jadi substansinya bisa sama. Tetapi karena desa kita dia berbeda, kota kita berbeda, kita modifikasi sesuai dengan peruntukannya itu. Itu yang utama. Jadi kalau saudara datang lalu pulang dan tidak bisa berbuat sesuatu, itu sama dengan mubazir. Sama dengan kita buang garam di laut. Masyarakat betul-betul bisa menikmati apa yang kalian pelajari di Bandung ini,” tandas Louhenapessy.
Louhenapessy mengingatkan 5 tahun kedepan Ambon akan bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Itu akan menjadi problem ketika pemimpin dan masyarakat tidak siap dan akan tertinggal. Karena perubahan dan kemajuan itu akan datang terus.
“Jadi kalau saudara tidak mempersiapkan diri, saudara akan tersingkir, karena perubahan datang terus. Dari tempat ini saudara akan lihat apa yang bisa kita petik dari konsep ATM tadi. Ambon kita buat sesuai dengan kondisi yang ada,” ungkapnya.
Kedepan tantangan yang paling berat yaitu saat masuk pada kondisi Smart City atau kota cerdas. Dirinya meminta mulai dari camat, kades sampai dengan ketua-ketua saniri dan BPD harus pahami apa itu Smart City.
“Jangan kita memahaminya secara verbalistis, tapi kita tidak mengerti. Kedepan seluruh kota akan bersaing. Kita bersyukur dari 540 kota ada 100 kotak yang dijadikan pilot project. Dan Ambon termasuk satu diantara 100,” ungkap Louhenapessy.
Lanjutnya, tujuan akhir Smart City adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti dari kota cerdas itu simpel saja. Yang pertama, inovatif. Kedua, penggunaan teknologi.
“Pikiran itu dia harus terus mengalir sampai di desa, kelurahan dan negeri. Jangan sampai kota sudah smart tapi di bawah belum bisa mendukung. Tantangan paling berat itu pertama, infrastruktur. Kedua sumber daya manusia,” ucapnya.
Walaupun ada tantangan, kata Louhenapessy, jika pimpinan desa/kelurahan/negeri dan camat mau mendorong Ambon menjadi kota maju, tidak ada pilihan lain, hanya dengan kolaborasi.
“Kalau tidak ada duit, kolaborasinya harus dengan swasta. Kalau kita punya sumber daya terbatas, kolaborasinya dengan institusi akademik /institusi pendidikan. Jangan merasa ini paling hebat,” ujarnya.
Louhenapessy juga menegaskan, Pemerintah Pusat butuh Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat kemajuan kesejahteraan masyarakat.
“Ada dua hal, yang pertama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dimana pendekatan pengelolaan keuangan itu lewat pendekatan digitalisasi dengan yang berintegrasi. Jadi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sekarang berat. Seluruh terintegrasi untuk itu. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu apa. Akan kita gunakan pusat data nasional yang dikenal dengan 1 data, sehingga data ini akan seragam secara bersama untuk mendorong kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan,” bebernya
Oleh karena itu, Louhenapessy mengatakan, jangan takut berinovasi. Kalau salah, itu biasa. Asal jangan sengaja membuat kesalahan.
“Saudara akan matang dari kesalahan dan kekurangan itu. Tapi kalau saudara sengaja membuat kesalahan, itu berbeda, karena itu urusan pidana,” tandasnya. (ZI-17)