Pemkot Ambon Dorong Program FLPP dan BSPS bagi Masyarakat Penghasilan Rendah
ZonaInfo.id, Ambon – Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dua program utama, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kepala Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Ivonne Latuputty, menjelaskan, FLPP merupakan program kredit rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“FLPP ini seperti kredit rumah, tapi dengan bunga murah karena disubsidi pemerintah. Khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan penghasilan maksimal Rp9 juta bagi lajang dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/2/2026), di ruang kerjanya.
Program FLPP bekerja sama dengan pengembang dan perbankan, yakni Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Rumah yang disediakan umumnya bertipe 36 dan dibangun oleh developer.
“Developer yang bangun rumah, bank bayar ke developer, lalu masyarakat mencicil ke bank,” jelas Latuputty.
Ia mengatakan, harga rumah FLPP saat ini berkisar mulai Rp185 juta, dengan uang muka sekitar 10 persen. Cicilan per bulan berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung tenor, mulai dari 5 hingga 20 tahun. “Kalau ambil tenor 20 tahun, cicilan bisa sekitar Rp1,1 juta per bulan,” ujarnya.
Program FLPP terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya bagi ASN. “Awalnya banyak PNS karena lebih mudah dicek lewat sistem gaji. Tapi masyarakat umum juga bisa, hanya proses verifikasinya lebih lama,” kata Latuputty.
Selain FLPP, Pemkot Ambon juga menjalankan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 sampai 5, dengan penghasilan sekitar Rp750 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Program BSPS terbagi menjadi dua kategori, yakni peningkatan kualitas rumah (rehab) dan pembangunan baru.
“Untuk rehab, bantuannya Rp20 juta dari kementerian. Sedangkan pembangunan baru total Rp80 juta, dengan Rp50 juta dari pusat dan Rp30 juta dari APBD,” ungkap Latuputty.
Rumah baru BSPS dibangun dengan tipe 21 dan ditujukan bagi warga yang belum memiliki hunian layak.
Kata Latuputty, wilayah seperti Batu Merah dan Benteng yang selama ini mendapat bantuan, masuk dalam kategori BSPS, bukan FLPP.
Untuk tahun 2026, Pemkot menargetkan pembangunan lebih dari 500 unit rumah melalui program FLPP di beberapa lokasi.
“Rencananya ada empat lokasi, yakni di Lateri dekat pengungsi Batu Gajah, Kusu-kusu Urimessing, Kuda Mati Lorong Sekot, dan satu lagi di Lateri,” jelasnya.
Seluruh pembangunan dilakukan oleh developer, sementara proses seleksi calon penerima dilakukan oleh pihak bank melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
“Bank akan cek kemampuan bayar, apakah punya kredit lain atau tidak. Kalau lolos, baru dilakukan akad,” tandasnya.
Latuputty juga mengungkapkan, kuota bantuan perumahan dari pemerintah pusat untuk wilayah Maluku masih terbatas.
“Total jatah Maluku sekitar 3.000 unit untuk 11 kabupaten/kota. Kota Tual dan wilayah perkotaan lainnya masing-masing dapat sekitar 200 unit,” ujarnya.
Ia menjelaskan data calon penerima yang sudah terverifikasi mencapai sekitar 800 orang. “Kami usulkan 990, yang lolos verifikasi 800, tapi jatah baru 200. Kami akan berupaya komunikasi dengan kementerian agar kuota bisa ditambah,” tandasnya.
Salah satu kendala utama saat ini adalah proses pendataan melalui Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).
Latuputty menjelaskan lagi, data awal dikumpulkan dari desa dan kelurahan, kemudian diverifikasi berjenjang hingga ke Kementerian Sosial. “Prosesnya bisa satu sampai tiga bulan karena harus lolos 37 indikator,” ujarnya.
Banyak data masyarakat yang belum masuk DTSN, sehingga menghambat penyaluran bantuan. “Kami ambil data dari Kemensos lewat aplikasi. Padahal seharusnya juga dari BPS. Koordinasinya masih perlu diperkuat,” tandasnya.
Ia berharap ke depan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan dapat ditingkatkan agar masyarakat yang membutuhkan segera mendapat bantuan.
“Kasihan masyarakat yang sangat membutuhkan, tapi terkendala administrasi. Sekarang fokus kami mempercepat data masuk DTSN,” ujar Latuputty. (ZI-21)
