Hadiri FGD BPS, Bupati SBB: Perencanaan Pembangunan Daerah Perlu Data Berkualitas

ZonaInfo.id, Piru – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Timotius Akerina menghadiri dan membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setempat dalam rangka penyusunan publikasi SBB Dalam Angka, Senin (21/2/2022).

Kegiatan berlangsung di lantai III Kantor Bupati, Piru dihadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Piru, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan TNI dan POLRI di Kabupaten SBB.

Bupati Timotius Akerina dalam sambutannya mengatakan, mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah memasuki era reformasi banyak mengalami perubahan dengan lebih mengedepankan peran daerah sebagai wilayah otonom untuk merencanakan kebutuhan pembangunan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki.

“Perencanaan pembangunan daerah memerlukan data yang berkualitas, sejalan dengan itu Undang -undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah baik rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah yang lebih terstruktur, terukur, sistematis akuntabilitas dan berkesinambungan,” ujar Akerina.

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai aspek pembangunan sehingga membutuhkan data dan informasi pembangunan sampai dengan wilayah terkecil, secara komperhensif dan terpadu.

“Karena perencanaan pembangunan di daerah perlu data yang cepat dan berkualitas maka sumber data yang digunakan di peroleh dari sensus, survei dan kompilasi produk administrasi sehingga diperlukan data sektoral melalui survei-survei yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Akerina.

Lanjutnya, BPS sebagai penyelenggara statistik melaksanakan pelayanannya sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 yang memperoleh data dengan cara sensus, survei, kompilasi produk, administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan,” tandasnya.

Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend yang akan terjadi pada masa akan datang) dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau bekerja sama dengan BPS. (ZI-14)

%d blogger menyukai ini: