ZonaInfo.id, Ambon – Penyelenggaraan Sistem Satu Data di Provinsi Maluku membutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Maluku maupun kabupaten dan kota sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Sehingga ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah dapat terwujud,” kata Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setda Maluku, David Katayane saat membuka Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Maluku yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, di Hotel Manise, Selasa (21/12/2021).
Menurut Gubernur, kebijakan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah pusat yang terimplementasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Mengacu pada Perpres tersebut, maka Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku yang mengatur tentang prinsip, penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku,” jelas Gubernur.
Dikatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku selaku pembina data tingkat daerah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap walidata maupun produsen data sehingga data yang dihasilkan dan dipublikasikan benar-benar sesuai standart yang telah ditentukan.
“Untuk itu, optimalisasi penyelenggaraan Sistem Satu Data Provinsi Maluku perlu dibarengi dengan penyatuan persepsi dan pola pikir dari seluruh komponen penyelenggara baik itu pembina, walidata dan produsen data melalui sosialisasi satu data Indonesia saat ini,” ujarnya.
Berkaitan dengan forum sosialisasi ini, Gubernur pun berharap, agar para peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan serius, agar materi yang diberikan oleh narasumber dapat dipahami dan terimplementasi dengan baik.
“Pemprov Maluku memiliki komitmen yang tinggi terhadap optimalisasi pelaksanaan satu data di Provinsi Maluku,” tandas Gubernur.
Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku dan Operator Satu data kabupaten/kota se-Maluku. (ZI-10)