ZonaInfo.Id, Ambon – Walaupun ditengah kondisi pandemi Covid-19, Kinerja Bank Maluku Maluku Utara semakin tumbuh sehat dengan aset hingga September 2021 mampu tembus Rp10 Triliun.
“Kinerja Bank Maluku Malut sampai dengan 30 September kemarin sudah tembus 10 triliun,” jelas Komisaris Utama Bank Maluku Malut, H Nadjib Bachmid kepada ZonaInfo.id, Jumat (5/11/2021).
Pencapaian tersebut, kata Nadjib sesuai rencana bisnus bank yang telah disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Capaian ini sesuai dengan rencana bisnis bank.yang kita sepakati dengan OJK,” kata Nadjib.
Menurutnya, tingkat kesehatan Bank Maluku Malut yang sebelumnya berada pada komposit tiga sekarang sudah menjadi komposit dua.
“Artinya dari sisi kesehatan bank membaik kemudian kinerja keuangannya juga membaik,”sebutnya.
Pihaknya komitmen sampai dengan 31 Desember semua rencana kerja sesuai bisnis bank akan tercapai dan akan direalisasikan.
Dia menegaskan, semua pencapaian yang diperoleh diatas 90 persen sampai 100 persen.
Dia menegaskan, semua pencapaian yang diperoleh diatas 90 persen sampai 100 persen.
“Aset sampai dengan 30 September sudah tembus 10 T dan diatas 90 sampai 100 persen. Penyaluran kredit dan penyaluran dana ketiga sudah diatas 98 persen, ” urainya.
Karena itu kedepannya lagi pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Maluku dan Maluku Utara
Karena itu kedepannya lagi pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan dan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Maluku dan Maluku Utara
Sementara untuk frau, lanjutnya, di bank manapun termasuk Bank Maluku Malut tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena itu harus dilaporkan ke OJK. Kalau tidak lapor maka bank itu akan dikenakan sanksi.
“Pegawai apabila dia diberikan sanksi atau frau ada prosesnya dan harus dilakukan.pemeriksaan oleh SKAI. Di SKAI ada pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Jika ada indikasi, SKAI melakukan pemeriksaan khusus kemudian dibuat BAP kepada siapa saja pegawai yang indikasinya terlibat dalam Frau itu nanti direksi SDM memberikan sanksi. Sanksi itu harus melalui kajian PPHJ atau tim pertimbangan hukuman dan jabatan. Itu direksi dan beberapa pejabat devisi. Ada timnya.
Dari hasil pertimbangannya itu kemudian dibawah tim untuk SKAI diputuskan baru diserahkan kepada SDM untuk menindaklanjuti keputusan itu. Jadi ada prosesnya,” tegasnya. (ZI-10)