DPRD Ingatkan Pemprov Maluku Tidak Membuat Kebijakan Rugikan Masyarakat
ZonaInfo.id, Ambon – DPRD mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat dan daerah.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno menanggapi upaya Pemprov Maluku uk mengosongkan ruko di Pasar Mardika, Ambon.
“Itu sama sekali diluar logika kita, semata-mata dibuat untuk menguntungkan pihak ketiga, namun merugikan masyarakat dan daerah,” ujar Wenno kepada wartawan di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Jumat (12/1/2024).
Dijelaskan, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) telah merekomendasikan beberapa hal sebagai upaya penyelesaian persoalan pasar Mardika.
Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur, Murad Ismail, salah satunya mengkaji perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Bumi Perkasa Timur (BPT) yang dianggap sangat merugikan daerah.
Bahkan menurutnya, kerjasama tersebut terdapat pelanggaran hukum, sehingga DPRD telah mendorong agar dilakukan penyelidikan terhadap hal tersebut.
Wenno juga mengaku keberatan atas upaya Pemprov Maluku, dalam hal ini Gubernur untuk pengosongan ruko.
Sebaliknya ditengah inflasi yang tinggi, mestinya Pemprov menjadikan pedagang sebagai mitra pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi.
Terkait permintaan pedagang agar pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan ruko dan Pasar Mardika, Wenno mengaku setuju atas permintaan tersebut, dari pada harus dikelola oleh pihak ketiga.
“Itu jauh lebih baik sesungguhnya, bukan dikasih ke pihak ketiga. Masa sewa menyewa musti pakai pihak ketiga, apa yang susah, ngga ada, toh bisa ditangani OPD Terkait,” tandasnya. (ZI-21)
