Munaswir: Distribusi Bantuan PKH di Maluku Lamban

ZonaInfo.id, Ambon – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir mengungkapkan selama ini pendistribusian bantuan PKH melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lamban dan belum mencapai angka signifikan terutama di wilayah terpencil.

Munaswir menyampaikan hal ini, Kamis (24/11/2022) di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, setelah Komisi IV menyambangi Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait distribusi bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH), skema e-Warung, program sembako dan komunitas adat terpencil (KAT) .

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku ini mengatakan Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan, sehingga penyaluran PKH terkadang mengalami kendala. Jarak antara bank dan tempat domisili penerima manfaat relatif jauh. Kadang harus menempuh waktu beberapa hari.

Ia mengungkapkan pernah terjadi beberapa kasus kecelakaan bahkan hingga merenggut nyawa orang tua penerima manfaat PKH.

“Oleh sebab itu kami meminta Kemensos RI mengevaluasi kembali dan kedepannya kami minta digantikan oleh PT POS yang kinerjanya lebih baik, dengan layanan langsung menyambangi tempat domisili memperpendek rentang kendali,” ujar Munaswir.

Soal skema e-Warung yang merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara non tunai. Komisi IV minta kepada Kemensos agar diperbanyak

“Permintaan kami skema e-Warung program sembako ini diperbanyak, karena selama ini sangat terbatas. Artinya mereka tidak bisa mensuplai permintaan masyarakat yang tinggi karena suplainya sedikit,” ungkap Munaswir.

Lanjutnya e-Warung itu didistribusikan oleh Himbara, namun tidak bisa menjangkau seluruh desa di pelosok negeri. Karena mereka tidak diberi dana distribusi. “Kalau bisa disalurkan juga melalui PT POS,” ujarnya.

Aspirasi terkait KAT juga disampaikan Komis IV kepada Kemensos karena Provinsi Maluku merupakan salah satu KAT terbesar di Indonesia.

“Melalui program KAT ini, masyarakat di daerah terpencil bisa tersentuh. Paling banyak tersebar di Pulau Seram dan Pulau Buru. Lebih banyak di daerah pegunungan yang sulit sekali terjangkau. Diharapkan mereka disentuh melalui program KAT,” tandas Munaswir.

Ia berharap program ini bisa berkelanjutan karena tahun ini ada juga bantuan ke Pulau Buru dan Maluku Tengah.

“Banyak sekali KAT yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah. Kami minta Kemensos dapat mempertahankan progam ini dan lebih memprioritaskan Provinsi Maluku,” ujar Munaswir. (ZI-10)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: