Kota

Perkuat Komitmen, Pemkot Ambon Gelar Rembuk Stunting

ZonaInfo.id, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rembuk Stunting.

Kegiatan berlangsung di Hotel Marina, Kamis (20/7/2023). Hadir Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Sekretaris Kota Agus Ririmasse, Penjabat Ketua Tim PKK, Lisa Wattimena dan pimpinan OPD.

Penjabat Wali Kota dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu mengatakan rembuk stunting merupakan upaya memperkuat komitmen pemerintah kota dan masyarakat untuk percepatan pencegahan bahkan penurunan stunting di Kota Ambon.

Ia menjelaskan Pemerintah terus bergerak mulai dari tingkat pusat, provinsi, hinga kabupaten/kota untuk melaksanakan serta menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting melalui RPJMN dengan target stunting nasional di tahun 2024 di angka 14 persen atau di bawah 14 persen.

Apabila pemerintah pusat menargetkan menurunkan angka stunting sampai dengan 14 persen dengan target capaian 3,8 persen per tahun, kata Wattimena maka secara konsisten pemerintah kota juga harus melakukan hal yang sama

“Kalau pusat menargetkan 14 persen maka kita harus di bawah itu karena pusat merupakan akumulasi dari daerah-daerah Indonesia. Karena itu Kota Ambon harus menyumbang angka yang rendah di bawah 14 persen,” ujarnya.

Wattimena mengungkapkan untuk survei statistik Indonesia tahun 2022 mencatat privelensi stunting Kota Ambon 21,1 persen. Terlihat menurun namun presentasi penurunan paling rendah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

“Kita memang paling rendah di provinsi tapi penurunan sangat kecil,” ucapnya.

Dirinya mengatakan dari sisi apapun Kota Ambon lebih dari kabupaten kota yang lain. Soal faskes, nakes, akses ke puskesmas, dan posyandu. Namun kalau angka stunting turun lebih kecil dari kabupaten kota yang lain berarti ada yang salah, teristimewa dalam tata kelola.

“Karena itu target kita di tahun 2022 yakni 18, 6 meleset, ini hanya bisa mencapai 21,8 persen,” ujarnya.

Menurutnya penurunan stunting dibutuhkan kerja sama yang baik. Persoalan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak.

“Kita butuh kolaborasi, kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan supaya stunting bisa diturunkan,” tandasnya.

Lanjut Wattimena, yang bisa dilakukan untuk penurunan stunting yakni mencegah sejak dini.

“Oleh karena itu dinas terkait lakukan pendampingan kepada remaja putri, Dinas Kesehatan, puskesmas, pendampingan kepada ibu hamil supaya kita mencegah stunting dari prosesnya bukan setelah anak itu lahir,” ujarnya.

Ia berpesan untuk bergerak bersama menurunkan stunting. Kalau bisa mencapai angka yang signifikan.

“Tidak ada lagi laporan bahwa kita hanya turun 0,7 persen. Kalau bisa tahun 2023 sudah bisa di bawah 14 persen,” tandas Wattimena. (ZI-10)