ZonaInfo.id, Ambon – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menilai Dinas Pendidikan selama ini tidak membenahi manajemen SMA Negeri Siwalima Ambon.
Pembenahan manajemen sudah dibicarakan saat rapat Komisi IV dengan Dinas Pendidikan. Namun tidak ditindaklanjuti oleh Dinas yang dipimpin Insun Sangadji itu.
“Apa yang sudah dibicarakan tentang bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima, baik itu sistem proses belajar mengajar, maupun pengelolaan asrama, sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan sehingga tidak turun sampai ke bawah,” tandas Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary usai kunjungan kerja ke sekolah tersebut, Rabu (4/10/2023).
Selain Atapary hadir pula Wakil Ketua Komisi IV Rovik Afifuddin, anggota komisi Rostina, dan Hengki Pelata.
Atapary mengatakan pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
Ia mengungkapkan, standar kebersihan asrama putra maupun putri belum baik. Hal ini sudah pernah dibicarakan, namun kondisinya tidak berubah.
“Nah ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk menilai hal-hal seperti ini,” ujar Atapary.
Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan seharusnya secara rutin datang ke SMA Negeri Siwalima untuk melihat hal-hal seperti ini, karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik.
“Ibu kadis harus datang ke sini untuk melakukan cross check sebagai penanggung jawab untuk membangun sistem manajamen, dan harus dilihat bahwa ada banyak hal yang masih belum baik,” tandasnya.
Ia juga menyentil soal budaya kekerasan yang sudah cukup lama terjadi di SMA Negeri Siwalima.
“Kalau tadi kita interview beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka. Ini ada sistem yang salah, siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku,” ujarnya.
Atapary mendesak Kepala Dinas Pendidikan turun melakukan dialog dan mendeteksi berbagai masalah di SMA Siwalima. Sebab sebagai penanggung jawab Ia harus membangun sebuah sistem dan harus diikuti oleh sekolah. Hal ini yang menurut Komisi IV tidak berjalan dengan baik.
“Kenapa berulang padahal Ibu Kadis sudah menyatakan bahwa hal tidak terulang akan lagi. Sehingga yang bersalah adalah Ibu Kadis Pendidikan, karena tidak membangun satu sistem. Padahal dalam membangun sistem seperti ini tidak membutuhkan anggaran,” ujarnya.
Lanjut dia, yang terpenting bagaimana membangun karakter dan tanggung jawab antara guru dan siswa.
“Inilah bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang dilakukan untuk membangun sistem secara terpadu sehingga yang terjadi bisa diantisipasi secara dini,” tandas Atapary. (ZI-10)