OKP Cipayung Plus Demo, DPRD Buru Bakal Bentuk Satgas Mafia BBM

ZonaInfo.id, Namlea – DPRD Kabupaten Buru bakal membentuk satuan tugas (Satgas) mafia bahan bakar minyak (BBM), untuk melakukan pengawasan pendistribusian.

Langkah tersebut menanggapi demo OKP Cipayung Plus Kabupaten Buru, yang menolak kenaikan harga dan kelangkaan BBM di kabupaten itu, Kamis (8/9/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Buru, M Rum Soplestuny, mengatakan, masalah kelangkaan BBM di Kabupaten Buru perlu pengawasan bersama.

“Perlu kita kita kawal bersama untuk masalah BBM ini, mulai dari Pertalite, Pertamax, Solar dan Minyak Tanah. Pendistribusiannya harus kita kawal,” kata Rum.

Menurut dia, dari hasil diskusi bersama pada hari ini, DPRD diminta untuk membentuk tim. Namun jika tim tersebut dalam bentuk Panitia khusus (Pansus) DPRD terlalu ribet, sehingga akan dibentuk Satgas atau tim investigasi.

“Kalau Pansus itu terlalu ribet. Jadi kita bentuk saja Satgas atau tim investigasi, yang didalamnya itu DPRD minimal Komisi II, mahasiswa, kepolisian dan Pemda dalam hal ini Disperindag,” ujar Rum.

Ketua DPD II Partai Golkar Buru itu menegaskan, masalah pendistribusian BBM harus dikawal bersama, agar tidak ada mafia BBM, sehingga tidak ada lagi kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat.

“Ini kita perlu kawal bersama, sehingga Insya Allah kita mampu menjaga stok ini. Jadi fungsi kita, maksimalkan pengawalan saja kalau untuk minyak tanah dan sebagainya. Insya Allah, kalau pengawalan kita maksimalkan, maka bisa efektif,” ungkapnya.

Untuk itu, Ketua DPRD Buru itu berjanji, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Disperindag Kabupaten Buru dan pihak terkait untuk membentuk tim Satgas tersebut.

“Olehnya itu, mungkin dalam satu dua hari ini, kita undang lagi eksekutif untuk kita bentuk itu, kita bentuk tim investasi atau tim Satgas,” kata dia.

Terkait kenaikan harga BBM, Rum secara pribadi menolak kebijakan pemerintah pusat tersebut. “Untuk kenaikan BBM, kita sepakat (menolak-red), saya secara pribadi juga menolak kenaikan harga BBM. Olehnya itu, berikan kesempatan untuk kita bicarakan, karena lembaga ini bukan lembaga Ketua DPRD secara personal, tapi dia harus melibatkan semua teman-teman, karena memang punya banyak warna partai politik,” ungkapnya.

Olehnya itu, kata Rum  hal itu perlu didorong bersama. Sehingga ia meminta teman-teman DPRD harus dorong bersama untuk menolak kenaikan harga BBM.

“Kalau memang ini kekuatan publik atau arus bawah, memang harus kita mendukung. Bila perlu kita berikan rekomendasi kaya dulu omnibus law. Paling tidak, ada rekomendasi yang kita akan buat dalam waktu dekat. Insya Allah,” tandasnya. (ZI-18)

%d blogger menyukai ini: