DPRD Ramai-ramai Kecam Pimpinan OPD Buru

ZonaInfo.id, Namlea – DPRD mengecam keras ketidakhadiran sejumlah oknum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2021 yang digelar di ruang Bupolo, Jumat sore (13/5/2022).

DPRD menilai sikap nyeleneh dan sangat tidak terpuji dari sejumlah pimpinan OPD ini sudah menjadi budaya. “Dan dia menjadi budaya yang buruk bagi birokrasi kita,” tegas Iksan Tinggapy, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Buru.

Wartawan media ini lebih jauh melaporkan, ketidakhadiran sejumlah oknum Pimpinan OPD ini menjadi sorotan tajam setelah dalam rapat paripurna yang mulai berjalan dan dipimpin Ketua dewan M Rum Soplestuny itu diinterupsi oleh Naldi Wally dari Partai Gerindra.

Naldi merasa prihatin dengan kondisi rapat paripurna yang terhormat itu pada kursi Forkopimda terlihat kosong, sebab tidak satu pun yang hadir.

Sedangkan di kursi Pimpininan OPD banyak yang kosong. Padahal rapat Paripurna hari itu masih terkait dengan LKPJ.

Dalam rangka menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga itu, maka vokalis dari Partai agerindra ini  menyarankan kepada pimpinan untuk rapat diskors sementara waktu dan dilanjutkan lagi bila 60 persen dari seluruh pimpinan OPD hadiri rapat paripurna.

“Saya mohon kepada pimpinan untuk kita sama-sama menjaga kehormatan lembaga ini.Saya melihat hari ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Entah apa yang terjadi,” soalkan Naldi Wally seraya meminta agar dipertimbangkan sarannya.

Menanggapi saran Naldi , Pimpinan dewan sempat menawarkan  skorsing 1 x 5 menit untuk cross check kembali kehadiran pimpinan OPD.

Kemudian mendapat gayung bersambut dari para wakil rakyat yang ramai-ramai mengecam sikap pimpinan OPD yang ogah hadir di rapat paripurna itu.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Rustam Mahulete, menyebutkan ada daftar hadir tamu undangan dalam rapat paripurna, termasuk di dalamnya pimpinan OPD, sehingga disarankan agar dibacakan saja di rapat paripurna itu.

Vokalis dari PPP, Bambang Langlang Buana juga angkat bicara dengan mengatakan ada baiknya kehadiran pimpinan OPD di rapat paripurna DPRD.

Dengan gaya sarkisme,  Bambang berpikir kehadiran mereka itu tidak harus wajib. Apalagi bila sampai besok paripurna ini tidak selesai, maka LKPJ Bupati Buru ini sudah satu bulan di tangan dewan dan itu artinya DPRD menerima LKPJ Bupati TA 2021,” imbuh Bambang.

Karena itu, Bambang sarankan rapat paripurna tetap lanjut dan agar menjadi cacatan sejarah pada hari ini supaya diumumkan nama pimpinan OPD yang hadir di rapat tersebut, sehingga bisa diketahui siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir.

Bambang juga menyebutkan ada banyak pimpinan OPD masih di Jakarta dalam rangka dukung mendukung careteker.

Menyambut saran Bambang, Anggota Fraksi Partai Golkar, Iksan Tinggapy menambahkan, kalau yang pertama dihitung quorum dalam rapat paripurna ini adalah anggota DPRD. Kalau anggota DPRD quorum maka rapat itu mulai.

“Tidak peduli pimpinan OPD itu dia mau qourum atau tidak qourum itu tidak ada masalah. Tetap akan kita jalan rapat paripurna,” tegas Iksan.

Iksan yang akrab dipanggil Nugie ini lebih jauh menegaskan, kalau Ketidakhadiran pimpinan OPD ini sudah menjadi budaya.

“Pa Asisten yang mewakili Bupati, sekali lagi ketidakhadiran pimpinan OPD ini sudah menjadi budaya. Dan dia menjadi budaya yang buruk bagi birokrasi kita,” kata Nugie gerah.

Nugie lebih lanjut membeberkan, bahwa Pimpinan DPRD melalui ketua sudah menyampaikan  ketidakhadiran pimpinan OPD ini sudah berulang kali kepada pimpinan eksrkutif.

“Tapi kalau hari ini mereka tidak hadir karena ini budaya mereka,” lagi sentil Nugie.

“Oleh karena itu pimpinan, kami menyatakan hari ini supaya ada sikap tegas dari saudara sekda untuk memberikan teguran ataupun penalti kepada pimpinan OPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna tiga kali berturut turut . Harus ada hukumannya pak,” sambung Nugie.

Nugie juga turut membenarkan info yang disampaikan Bambang soal banyak pimpinan OPD tidak hadir karena mereka berada di luar daerah, Jakarta khususnya.

Diungkapkan, ketika rapat yang kemarin, saat ditanyakan ketidakhadiran pimpinan OPD, mereka beralasan lagi di kampung, lagi urut karena tasala (keseleo), anak ambil rambut dan sebagainya.

“Padahal saat dicross check mereka ada di Jakarta. _Berarti lembaga DPRD telah mereka bohongi, apalagi rakyat,” tandas Nugie.

Oleh itu disarankan kepada pimpinan agar lanjutkan rapat paripurna karena waktu sudah mendekati jam enam sore dan sebentar lagi masuk Gelora (gerakan Bupolo magrib mengaji). Nanti molor lagi.

“Yang terpenting adalah terpenuhi quorum anggota DPRD dan bukan quorum pimpinan OPD. Kalau Pimpinan OPD tidak hadir tidak ada urusan. Itu adat mereka yang salah,” tutup Nugie. (ZI-18)

%d blogger menyukai ini: