HUT ke-77 Provinsi Maluku Jadi Momentum Evaluasi
ZonaInfo.id, Ambon – Hari Ulang Tahun ke-77 Provinsi Maluku menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Banyak capaian yang telah raih. Namun banyak pula yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan pemerataan pembangunan harus menjadi catatan evaluasi pemerintah daerah.
“Kami sering mempersoalkan dalam pembahasan APBD alokasi anggaran untuk daerah-daerah yang jauh, seperti Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Anos usai rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-77 Provinsi Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Jumat (19/8/2022).
Anos mengungkapkan Kabupaten Kepulauan Aru memiliki pulau yang banyak. Ada ratusan pulau. Hal ini harus menjadi patokan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Kesenjangan pembangunan kata Anos, juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena alokasi anggaran yang sangat sedikit.
“Hal sama juga di Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena itu kami meminta momentum ini ya kita jadikan sebagai evaluasi agar ke depan pemerataan pembangunan terjadi,” ucapnya.
Dirinya berharap pemerataan dapat dilakukan pada semua bidang pembangunan.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS, Fauzan Alkatiri mengharapkan di usia ke-77 Provinsi Maluku semakin maju.
Alkatiri menilai banyak hal yang masih kurang di Maluku. Ini akibat perhatian pemerintah pusat kepada Maluku yang sangat kurang.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap bencana sangat rendah dan bagaimana alokasi infrastruktur jalan dan jembatan maupun pengelolaan daerah aliran sungai masih sangat minim dibandingkan dengan provinsi lain,” ujarnya.
Hal ini menurut Alkatiri membutuhkan kerja sama semua stakeholder agar pembenahan bisa berjalan maksimal untuk kemajuan Provinsi Maluku.
Sementara itu Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra mengatakan, meskipun Maluku di tahun 2019 mengalami masa sulit karena terjadi gempa bumi dan pandemi Covid-19 namun saat ini pertumbuhan ekonomi Maluku mengalami peningkatan mencapai 4,21 persen.
“Sama dengan angka kemiskinan di tingkat desa dan perkotaan yang mengalami penurunan kemiskinan,” ungkapnya.
Menurutnya angka kemiskinan di level desa kurang lebih 4.000. Penurunan kemiskinan sekita 3,46 persen. Kemudian di wilayah perkotaan, kemiskinan mengalami penurunan sebanyak 613 persen. Masalah stunting juga mengalami penurunan luar biasa.
Selain itu dalam pengelolaan APBD Provinsi Maluku mendapat predikat WTP dari BPK RI selama tiga tahun berturut-turut.
“Perlu diberikan apresiasi atas apa yang sudah dihasilkan saat ini,” ujar Refra.
Bendahara Fraksi Partai Golkar, Maikel Tasane mengatakan banyak aspek di Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang perlu menjadi perhatian.
“Dari sisi infrastruktur belum dikatakan merdeka sebab masalah transportasi belum lancar, komunikasi, apalagi listrik saat ini yang ada di kampung saya Kecamatan Leksula dan ada beberapa desa yang saat ini belum terjamah,” ungkapnya.
Menurutnya, sangat miris jika dikatakan sudah merdeka namun masyarakat belum menikmati apa yang seharusnya dinikmati. (ZI-10)
