DPRD Ingatkan Pemprov Maluku Masalah di APBD 2023 Dijadikan Pengalaman
ZonaInfo.id, Ambon – DPRD Provinsi Maluku mengingatkan Pemprov terhadap berbagai masalah dalam APBD Tahun 2023 agar dijadikan pengalaman dalam pelaksanaan keuangan daerah di tahun mendatang.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut saat memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran APBD Tahun 2023, Sabtu (6/7/2024).
Hadir Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wakil Ketua Efendi Rasyad Latuconsina, Penjabat Gubernur Sadali Ie, Plh Sekda Maluku, anggota dewan, pimpinan OPD dan undangan lainnya.
Sairdekut mengatakan berbagai permasalahan, hambatan, tantangan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 telah dibahas dan evaluasi secara kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
“Setiap masalah yang ditemui akan dijadikan sebagai pengalaman dalam pelaksanaan keuangan daerah di tahun yang akan datang,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam rangka fungsi tugas pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah maka sesuai dengan amana Peraturan Daerah, pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada setiap tahunnya kepada DPRD untuk dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Lanjutnya, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Maluku tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dan telah dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik secara internal melalui pendalaman fraksi dalam melahirkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), kemudian dilanjutkan dengan rapat internal Banggar DPRD maupun rapat kerja bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“DPRD melalui setiap fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap keputusan politik Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” ujarnya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie mengatakan, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dibahas oleh Dewan dalam semangat kebersamaan, kemitraan, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Sadali juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dukungan serta kerja sama dalam pembahasan Rancangan Peraturan daerah ini.
“Kami yakin para anggota Dewan yang terhormat akan terus menjaga kebersamaan dan kemitraan yang terjalin guna mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.
Kepada seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Maluku Sadali berharap untuk menyimak dan mencatat serta mengkaji apa yang menjadi masukan dari fraksi-fraksi dalam Pendapat Akhir untuk dipedomani dan dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. (ZI-21)
