ZonaInfo.id, Namrole – Mahasiswa Universitas Iqra Buru Kampus B Namrole berdemo di Kantor Bupati Buru Selatan, Senin (17/1/2022) menuntut pemerintah daerah setempat memberikan dana hibah secara merata.
Para pendemo dikoordinir oleh Epot Latbual. Layaknya aksi demo pada umumnya, ada bendera merah putih yang dibawa, mobil dilengkapi pengeras suara dan pamflet. Sejumlah aparat kepolisian bersama Satpol PP juga terlihat melakukan pengamanan.
Berorasi kurang lebih 30 menit, perwakilan pendemo diarahkan masuk kantor bupati dan bertemu dengan Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily.
Kepada Wakil Bupati pendemo menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan untuk menetapkan dana hibah Universitas Iqra Buru Kampung B Namrole dan Universitas Terbuka (UT) secara merata masing-masing Rp 500 juta.
“Apabila poin tuntutan kami tidak diindahkan oleh pemerintah daerah maka jangan salahkan kami dalam melakukan aksi di hadapan Pemerintah Daerah Buru Selatan,” tandas pendemo.
Mereka juga meminta pemerintah daerah dalam hal ini tim perencanaan angaran dan DPRD jeli melihat peningkatan yang berproses di Kampus Iqra Buru, yang dimana mahasiswa Kampus B Namrole adalah mahasiswa yang terlahir dari perekonomian lemah.
“Kami mahasiswa Iqra Buru melihat dan mengkaji ketidakadilan pemerintah daerah dan DPRD soal dana hibah untuk beasiswa daerah,” ungkap mereka.
Mahasiswa Iqra Buru menilai pemerintah daerah dan DPRD telah menganaktirikan mahasiswa Iqra Buru Namrole.
“Kami minta kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk mendaftarkan dana hibah UT dan Iqra Buru,” tandas mereka.
Apabila pemerintah daerah tidak mengakomodir tuntutan tersebut, maka mahasiswa Iqra Buru akan melakukan aksi demo lanjutan.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Wakil Bupati Gerson Selsily menyampaikan, bagi pemerintah daerah soal keadilan sangat penting bagi pelayanan.
“Beta (saya) pikir kalau terkait soal penganggaran kalau UT ini baru, tetapi kalau Iqra, mulai dari pemerintah ini ada, kita sudah mulai memberikan bantuan untuk Universitas Iqra,” jelas Selsily.
Selsily mengungkapkan, pernah juga ada temuan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana hibah oleh manajemen Iqra Buru.
“Sehingga kami juga harus berhati-hati dalam memberikan bantuan hibah kepada pihak penerima,” ujarnya.
Selsily berharap ada perbaikan menajemen sehingga kedepan pemerintah daerah bisa berkomitmen membesarkan lembaga terutama SDM yang ada di wilayah Buru Selatan. Sebab, dalam memberikan bantuan dana hibah tidak asal-asalan, tetapi ada indikator yang dipakai.
“Dana hibah yang selama ini kami berikan untuk Iqra digunakan untuk operasional, komitmen ini harus dirubah, manajemen ini harus dirubah dalam bentuk MoU,” ujarnya.
Lanjut Selsily, kalau UT, bantuan dana hibah yang diberikan digunakan untuk beasiswa berdasarkan MoU yang ditandatangani.
“Hal itu yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah kepada lembaga Universitas Iqra Buru dan Universitas Terbuka,” jelasnya.
Kadis Keuangan Nane Risanpessy menambahkan, dana hibah untuk Iqra Buru sesuai MoU diperuntukan untuk biaya operasional, sedangkan UT untuk beasiswa dan biaya operasional.
Usai mendapat penjelasan, dilanjutkan foto bersama mahasiswa dan Wakil Bupati serta pejabat yang hadir saat itu. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan aksi demo di depan kantor DPRD setempat. (ZI-11)