Gubernur: ASN Harus Netral, Tidak Terlibat Politik Praktis
ZonaInfo.id, Ambon – Agenda Pilkada dan Pemilu 2024 makin dekat. Gubernur Maluku, Murad Ismail meminta ASN netral dan tidak terlibat politik praktis.
Gubernur menegaskan hal ini saat memimpin memimpin apel perdana tahun 2023 bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Senin (2/1/2023).
Ia meminta agar ASN tetap fokus untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya minta tidak ada yang terlibat politik praktis. Kalian harus netral. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tandasnya.
Berbagai keberhasilan indikator makro ekonomi Maluku, juga disampaikan mantan Dankor Brimob Polri ini dalam apel bersama. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan progres yang terus meningkat yaitu mencapai 70,22 point, atau naik sebesar 0,51%, dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 69,71%, dan telah berada pada kategori tinggi.
”Hasil yang membanggakan karena selama 12 tahun kita berada di kategori sedang,” ungkapnya.
Untuk tingkat kemiskinan Maluku per Maret 2022, pun turun drastis menjadi 15,97 %, dibandingkan Maret 2021 sebesar 17,87 % atau menurun sebesar 1,9 %.
Penurunan angka kemiskinan ini, kata Gubernur, merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar untuk seluruh wilayah Indonesia, dan menjadi penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir, di Provinsi Maluku.
Indikator lain yang disampaikan Gubernur, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku, dimana terus menunjukan tren positif, dimana pada triwulan III tahun 2022 berada pada angka 6,01 % atau naik sebesar 1,89 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yaitu 4,12 %.
”Angka ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 %,”paparnya.
Masih kata Gubernur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Maluku melalui Gubernur telah mendorong percepatan ekspor perikanan dari Maluku secara langsung (direct call export) dari pelabuhan perikanan Tual dan Ambon, dengan melakukan penandatangan MoU bersama PT. Garuda Indonesia.
”Sebelumnya kita sudah mengekspor langsung ke negara-negara tujuan lainnya. Kemarin (27 Desember 2022 lalu), kita baru saja melakukan ekspor tuna beku sebanyak 40 ton ke vietnam dan Jepang,” ungkapnya.
Kendati dengan pencapaian itu, Gubernur mengaku, Pemprov Maluku masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dan harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai.
Untuk mengejar target tersebut ia pun menginstruksikan, kepada OPD-OPD melakukan akselerasi pembangunan.
“Hal ini akan bisa terwujud jika birokrasi dapat bergerak cepat, tepat, terukur, serta inovatif, dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kepada ASN untuk menghindari patologi birokrasi (penyakit birokrasi) seperti, pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, perilaku malas, lamban, tidak disiplin, KKN dalam berbagai bentuk, indikasi mempertahankan status quo atau hanya ingin berada di zona nyaman, lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban sebagai ASN, ego sektoral yang tinggi dan sulit bekerjasama, serta penyakit birokrasi lainnya.
Selanjutnya, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK), memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
Gubernur juga mengingatkan, ASN benar-benar memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yang harus dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
”Sebagai bentuk perhatian kepada ASN, pada tahun 2022, saya telah menetapkan peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan pertama kalinya juga diberikan kepada para guru pendidikan menengah,” tandasnya. (ZI-21)
