Marasabessy Resmi Pimpin Maluku Tengah
ZonaInfo.id, Ambon – Muhamat Marasabessy resmi memimpin Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Gubernur Maluku, Murad Ismail melantik Marasabessy sebagai Penjabat Bupati Malteng, Senin (12/9/2022) di Lantai 7 Kantor Gubernur.
Hadir Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail, Forkopimda Maluku, sejumlah Anggota DPRD Maluku dan Maluku Tengah, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, dan pimpinan agama.
Pelantikan Marasabessy yang juga Kepala Dinas PUPR Maluku ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-5271 tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan Kabupaten Malteng masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Diantaranya batas daerah, petuanan adat, pengungsi, pengkatan kepala desa dan urusan pemerintahan lainnya termasuk ASN.
“Karena itu segera lakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran birokrasi Kabupaten Maluku Tengah melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi,” tandasnya.
Ia berharap Penjabat Bupati Malteng dapat menyelesaikan tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pamahanunusa itu.
“Kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah untuk segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD guna melakukan paripurna DPRD dalam rangka serah terima jabatan sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah,” tandasnya.
Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy dalam sambutannya mengakui tanggung jawab yang embannya tidaklah mudah.
“Tadi disampaikan Gubernur Maluku terhadap saya terutama penyelesaian konflik dan juga tapal batas, menjaga kenetralan ASN dan juga soal Raja dan beragam yang akan kita jumpai di sana,” ujarnya.
Lanjut Marasabessy terdapat sejumlah pembangunan yang harus dievaluasi, dilanjutkan, dan diselesaikan termasuk yang paling prinsipil menetapkan program prioritas penjabat Bupati yang searah dengan visi dan misi Gubernur Maluku.
“Untuk mencapai semua itu saya mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak baik dari Maluku Tengah, Provinsi Maluku, maupun Pemerintah Pusat, maupun Kementerian dan Lembaga,” ungkapnya. (ZI-10)
