Memprihatinkan! Masyarakat Tolak Alfamidi, Istri Bupati SBB Sodor Proposal Minta Dana CSR
ZonaInfo.id, SBB – Memprihatinkan! Di tengah menolakan keras masyarakat untuk pembangunan retail modern Alfamidi, istri Bupati SBB, Rosbayani Asri justru menyordakan proposal meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Dana CSR senilai Rp.72 juta yang diminta Ketua PKK Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB ) itu, dari Alfimidi untuk kebutuhan Jambore Kader PKK.
Langkah istri Bupati untuk menfaatkan kehadiran Alfamidi, sama sekali tidak memikirkan para pelaku UMKM di Kabupaten SBB, yang adalah masyarakat kecil.
“Di tengah-tengah tuntutan masyarakat menolak pembangunan Alfamidi untuk melindungi kepentingan para pelaku UMKM, sehingga tidak terjadi monopoli perdagangan, namun istri Bupati memanfaatkan kehadiran Alfamidi untuk mendapatkan dana CSR,” tandas Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten SBB, Recyson Fredy Pentury, Senin (20/7/2026).
Pentury mengungkapkan pada Rabu, 15 Juli 2026 lalu, DPRD Kabupaten SBB menggelar rapat dengar pendapat umum dengan agenda mendengar aspirasi masyarakat Dusun Olas, Tanah Goyang dan Dusun Katapang, Desa Lokki yang menolak pembangunn gerai modern Alfamidi di Dusun Olas.
Ia menjelaskan pembangunan gerai ritel modern diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Aturan turunannya Perpres Nomor 112 tahun 2022.
Dalam Perpres tersebut mengatur kewajiban Alfamidi. Pertama, pembangunan Alfamidi harus berjarak 500 meter hingga 1 KM dari pasar tradisional. Tujuannya, untuk pelindungi pelaku UMKM. Kedua, Alfamidi harus menjual komiditi UMKM 20 persen. Ketiga, Alfamidi harus merekrut 80 persen tenaga kerja lokal.
“Pembangunan Alfamidi itu juga harus melihat jumlah penduduk sekitar 3000-5000, ruas area jalan itu harus 6 meter yang bisa dilalui kendaraan berat untuk transport barang-barang,” ujar Pentury.
Sesuai aturan perundang-undangan, kata Pentury, Alafimidi juga harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. DPRD Kabupaten SBB sudah meminta Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PUPR untuk memproses lebih cepat RT RW, karena sesuai aturan perundang-undangan, RT RW mengalami perubahan sekitar 20 tahun. “SBB kan sudah 22 tahun, makanya kita dorong untuk mempercepat,” tandasnya.
Ironisnya, belum ada Perda terbaru tentang RT RW Kabupaten SBB, namun retail modern Alfamidi dan Indomerat sudah dibangun di mana-mana.
“Mestinya rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Perindag memperhatikan regulasi ini. Makanya kemarin, hampir seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi, meminta untuk izin pembangunan Alfamidi dipending dulu. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan punya sikap juga sama. Kemarin itu dipending, sambil kita meminta kehadiran Dinas Perindag, PTSP, dan PU untuk mempertanyakan pembangunan Alfamidi,” tandas Pentury.
Miris, di saat masyarakat menolak pembangunan Alfamidi, ada proposal dari Ketua PKK Kabupaten SBB, yang adalah istri Bupati Asri Arman meminta dana CSR Rp72 juta untuk Jambore kader PKK.
“Wajar-wajar saja, kelompok masyarakat, organisasi meminta dana CSR dari usaha-usaha retail modern, tetapi dari sisi etikanya apakah di tengah kondisi ekonomi masyarakat dalam hal ini pelaku-pelaku UMKM yang tidak menentu, istri Bupati justru memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan dana CSR,” ujar Pentury.
Pentury mengatakan, anggaran yang diputuskan DPRD untuk PKK Kabupaten SBB cukup besar. APBD tahun 2025, ditetapkan anggaran Rp1,4 miliar. Realisasinya Rp1,3 miliar. Anggaran sebesar ini untuk menekan stunting. Tapi faktanya dari 11 kabupaten/kota di Maluku, angkat stunting di Kabupaten SBBB yang paling tertinggi, yakni 31,34 persen.
“Apa yang terjadi, beberapa waktu lalu saat rapat seluruh kepala daerah se-Indonesia, Bupati SBB disebutkan nama oleh Mendagri dalam evaluasi, salah satunya stunting disebut berulang-ulang. Sebelum evaluasi, saya selaku anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan juga sudah melakukan kritik keras. Tetapi itulah faktanya,” tandasnya.
Selanjutnya pada APBD tahun 2026, DPRD memutuskan anggaran untuk PKK sebesar Rp800 juta.
“Jadi anggarannya cukup besar. Lalu mengapa meminta dana CSR di saat masyarakat berupaya melindungi UMKM dengan menolak pembangunan Alfamidi. Istri Bupati SBB, selaku Ketua PKK setuju untuk pembangunan Alfamidi, biar UMKM mati, yang penting Alfamidi dibangun. Apakah masih kurang anggaran yang kita putuskan di APBD. Ini kan sangat memprihatinkan, dan mencederai masyarakat ekonomi kecil dan menengah,” tegas Pentury. (ZI-21)
