Ini Temuan Komisi II DPRD Maluku Saat Pengawasan
ZonaInfo.id, Ambon – Komisi II DPRD Maluku menemukan sejumlah masalah saat melakukan pengawasan tahap dua di 11 kabupaten dan kota.
Pengawasan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan yang didanai APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainya tahun anggaran 2023.
Hasil pengawasan komisi yang membidangi sumber daya dan mineral ini, banyak program dan kegiatan yang tidak berjalan maksimal. Begitu juga perusahaan tambang yang mesti disupport pemerintah untuk menambah pendapatan daerah.
“Memang dalam proses pengawasan ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II untuk menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, Senin (10/6/2024).
Politisi Partai Gerindra ini mengaku, ada beberapa kegiatan di sejumlah kabupaten dan kota yang dilakukan pemerintah daerah lewat dinas teknis terkait, sangat kontra produktif dengan situasi di lapangan.
“Jadi memang programnya tidak tepat sasaran dan tidak berdayaguna, sehingga tidak dinikmati masyarakat dengan baik,” tandas Lewerissa.
Tak hanya itu, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini, pihaknya mendapat keluhan dari banyak perusahaan tambang yang ingin berinvestasi di daerah ini, namun belum diberikan kemudahan izin untuk melakukan aktivitas penambangan.
“Memang sampai saat ini izin belum diberikan pemerintah provinsi, khusus perusahaan tambang galian C,” ungkapnya.
Padahal, kata wakil rakyat yang terpilih kembali pada pemilu legislatif 2024 ini, jika perusahaan tersebut beroperasi termasuk penjualan, banyak inkam bagi daerah.
“Tentu ada sumber pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan tenaga kerja,” ujarnya.
Lewerissa juga menyoroti soal bantuan sarana dan prasarana perikanan yang tidak tepat sasaran kepada warga penerima, dan potensi di daerah.
“Kita juga menemukan proyek reboisasi yang dilakukan Dinas Kehutanan, perlu dibenahi dan diperbaiki. Sebab, ada iklim yang menyebabkan anakan pohon tidak tumbuh dengan baik. Ini mesti dilakukan pemeliharaan. Ini soal kegiatan dan program yang didanai APBN dan APBD di dinas teknis terkait,” tandasnya. (ZI-21)
