Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional, Kemiskinan Turun, Maluku Masuki Fase Percepatan Pembangunan
ZonaInfo.id, Ambon – Kerja keras Pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath membuahkan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku kini di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan juga turun.
“Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan keempat tahun 2025 mencapai 5,44%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,39%,” ungkap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027, Selasa (14/4/2026), di Hotel Santika.
Angka kemiskinan di Maluku juga berhasil ditekan dari 15,38% pada Maret 2025 menjadi 15,25% pada September 2025. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku melonjak ke angka 74,09 poin, yang menempatkan Maluku dalam kategori “Tinggi”.
Ini menunjukan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Maluku menunjukkan tren positif.
“Ini adalah bukti nyata kerja keras dan kolaborasi kita semua mulai membuahkan hasil. Namun, kita tidak boleh cepat puas. Masyarakat menaruh harapan besar agar hasil pembangunan semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tandas Gubernur.
Gubernur HL menyampaikan, Maluku kini memasuki fase percepatan pembangunan setelah melewati tahun pertama sebagai fase konsolidasi.
Ia memaparkan progres signifikan pada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, seperti Blok Masela, Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port.
Selain itu, program-program seperti pembangunan rumah layak huni, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga Kampung Nelayan Merah Putih terus dipacu untuk memperkuat konektivitas dan kesejahteraan warga.
Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Maluku juga meraih berbagai apresiasi di tingkat nasional sepanjang tahun 2025, antara lain: Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “Informatif” (Nilai 92,10); SPM Awards 2025 sebagai provinsi terbaik di wilayah Maluku-Papua; Peringkat kedua nasional TPID Awards untuk wilayah Timur Indonesia.
Maluku juga kini masuk dalam Zona Hijau penilaian MCP KPK, setelah tahun-tahun sebelumnya tertahan di zona merah.
Terkait arah kebijakan tahun 2027, Gubernur meminta agar setiap program pembangunan bersifat “sensitivitas konflik”. Artinya, pembangunan tidak boleh memicu ketegangan baru, melainkan harus memperkuat identitas Pela Gandong dan persaudaraan dalam keberagaman.
Sebagai Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan, Gubernur HL juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal RUU Daerah Kepulauan agar segera disahkan menjadi Undang-Undang.
“Musrenbang ini adalah ruang strategis. Saya berharap ada sinkronisasi yang kuat antara pusat dan daerah sehingga setiap program berdampak langsung bagi masyarakat Maluku,” tandasnya.
Usai memberikan sambutan, Gubernur membuka Musrenbang RKPD Provinsi Maluku 2027, ditandai dengan pemukulan tifa.
RKPD Provinsi Maluku 2027 di bawah tema,” Penguatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal”.
Hadir, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, para Bupati/Walikota se-Maluku, jajaran Forkopimda, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, pimpinan DPRD, serta undangan lainnya. (ZI-21)
