ZonaInfo.id, Namlea – Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy melantik Yulianis Rahim sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Elvira Kamarulla sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pelantikan berlangsung, Kamis (31/8/2023), di Aula Kantor Bupati. Hadir Dandim 1505/Namlea, Kapolres Pulau Buru, Kepala Kejari Buru, Sekda Buru dan para pimpinan OPD se-Kabupaten Buru.
Salampessy dalam sambutannya mengungkapkan, ada terjadi berbagai persoalan terutama di bidang pelayanan Kesehatan, sepertinya menjadi problem yang tidak berujung. Pelayanan Kesehatan terpadu masih jauh dari semestinya.
Kepada Kepala Dinas Kesehatan, Salampessy menginstruksikan untuk berupaya maksimal dan terus berkoordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, karena tidak mungkin bekerja sendiri, tidak mungkin maju sendiri.
“Tugas yang harusnya ringan dan akan menjadi ringan bila berkolaborasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan lagi, berbagai persoalan di bidang Kesehatan, mulai dari pelayanan rumah sakit yang belum tuntas, pelayanan dokter juga belum disentuh dengan baik.
Karena itu, Djalaludin perintahkan mulai hari ini sudah harus dilakukan pembenahan-pembenahan mendasar, mulai dari pustu, puskesmas, dan penguatan sumber daya manusia.
Selain itu, pembenahan sarana prasarana dukungan di pustu, puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan lain di bidang Kesehatan harus betul-betul dioptimalkan.
“Banyak yang akan datang untuk memberi bantuan dari pusat tapi administrasi kita tidak mendukung,” tandasnya.
Sementara kepada Kepala Dinas Dukcapil, Salampessy memerintahkan supaya terus berkoordinasi dan mensupport data pelayanan kependudukan dengan baik jelang tahun politik 2024 nanti.
Secara khusus, dirinya juga tekankan pentingnya pelayanan Pencatatan Sipil yang harus mampu menyentuh masyarakat adat di kawasan terpencil.
Ia mengakui, kalau sentuhan administratif catatan sipil di kawasan terpencil masih belum begitu baik.
Untuk itu, Kepala Dinas Dukcapil harus mampu mengkolaborasikan antara catatan sipil di tingkat pemerintahan dengan sistem dan mekanisme adat yang berkembang di Negeri Bupolo agar bisa mengakomodir segala tuntutan masyarakat, sehingga tidak terjadi intervensi-intervensi yang lain.
“Satu contoh untuk kita, kemarin hal yang sebenarnya bukan merupakan masalah, tapi teman-teman dari Buru Selatan datang untuk mendemo kita. Ini sebuah mekanisme yang saya lihat sangat tidak baik,” ujar Djalaludin.
“Dan itu merupakan tugas dari Pencatatan Sipil kemudian OPD-OPD lain yang akan bisa berkolaborasi bersama. Ini sebuah hal yang saya rasa sangat tidak fair dalam tata kelola pemerintahan,” sambung Djalaludin.
Lanjut Salampessy, persoalan adat di Negeri Bupolo harus betul-betul dijunjung tinggi, dimulai dari pencatatan sipil, pemerintahan desa, bantual sosial, kemudian OPD-OPD lain.
“Kita juga sudah merencanakan di pertengahan September nanti akan ada penetapan batas wilayah lanjutan untuk wilayah Batu Karang dan Wilayah Batabual harus sesegera mungkin ditindaklanjuti,” tandasnya.
Kepada kedua pejabat tinggi pratama yang baru dilantik, Djalaludin juga berpesan agar bekerjasama dengan para staf, jangan membedakan staf, dan semua diperlakukan sama.
“Bila ada rejeki juga diperlakukan sama, sehingga tidak ada diskusi-diskusi di luar terkait dengan kinerja pimpinan,” ujarnya.
Djalaludin juga menekankan pentingnya peran strategis dari Pimpinan OPD untuk langkah nyata mewujudkan Buru yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.
Ia mengatakan, kalau daerah itu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Namun kekuatan sumber daya manusia belum mampu untuk menggali, mengeksplorasi, bahkan mengekploitasi secara maksimal untuk mewujudkan peningkatan PAD Kabupaten Buru.
“Kontribusi OPD-OPD untuk menunjang PAD kita sampai bulan ini baru 38 persen dari 45 miliar yang ingin dicapai di tahun 2023,” ungkap Djalaludin. (ZI-18)