DPRD Maluku Paripurna Tutup Buka Sidang, Sejumlah Masalah Jadi Perhatian Serius

ZonaInfo.id, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna tutup masa sidang III tahun 2022 dan buka masa sidang I tahun 2022/2023, Kamis (22/9/2022).

Paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Ambon.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala memimpin paripurna dan dihadiri anggota DPRD.

Sangkala mengatakan paripurna tutup masa sidang dan buka masa sidang I tahun 2022/2023 merupakan tantangan terbesar bagi DPRD untuk menyelesaikan APBD baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk.

Selain itu ada atensi juga dari seluruh anggota terkait kelangkaan BBM. Harga sudah naik, tapi langka.

“Kami sudah minta ke komisi terkait, mungkin ada usulan dari beberapa teman ada kunjungan komisi untuk bisa menyelesaikan atau memperbincangkan ini di DPRD,” ucapnya.

Lanjut Sangkala, tentu hal tersebut sangat berdampak pada kepentingan luas masyarakat. Disanalah belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi, untuk pembangunan dan untuk mengatasi dampak sosial dari kenaikan BBM dan sebagainya.

“Ada juga perhatian dari internal dewan terhadap persoalan-persoalan tadi, agar agenda reses kita bisa difasilitasi di rapat paripurna agar ada usulan kolektif ke pemerintah daerah. Karena faktanya banyak usulan ke anggota dewan selama mereka kembali ke dapil masing-masing,” ujarnya.

Sangkala juga menjelaskan, soal kelangkaan BBM kerja komisi selama ini sudah jalan, dan Komisi II bahkan sudah sempat ke Jakarta membicarakan hal ini.

“Namun dinamika kan terus berkembang, kebutuhan masyarakat kan terus berkembang, besar dan kenaikan BBM ternyata bukan solusi juga, kita tidak melihat kenyataan BBM naik lalu tersedia dengan memadai,” katanya.

Aleg Fraksi PKS ini mengaku sudah meminta komisi terkait untuk melakukan rapat lagi membicarakan masalah kelangkaan BBM, dan minta solusi seperti apa dengan pertamina.

“Namun juga ada pemikiran ada juga yang main, makanya harus ada gabungan dengan kepolisian juga atau Disperindag saat rapat gabungan komisi,” tuturnya.

Ia menambahkan Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Sosial untuk segera rapat mengevaluasi penyaluran BLT dan juga dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dari kenaikan BBM.

“Kita meminta Komisi IV yang bermitra dengan Dinsos untuk segera rapat mengevaluasi penyaluran BLT,” tandasnya. (ZI-10)