Ragam

LPPM Unpatti Gelar Diskusi Kolaborasi Konsorsium PTK Bersama Pemda Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

ZonaInfo.id, Ambon – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura menggelar Diskusi Kolaborasi dengan tema, “Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan (PTK) bersama Pemerintah Daerah Membangun Ekonomi Biru Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Sabtu (21/11/2026), di Lt.7 Kantor Gubernur Maluku.

Diskusi kolaborasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, dengan menghadirkan dua narasumber yakni, Sekda Maluku Utara, Drs. Samsudin A. Kadir, M.Si., dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Prof. Dr. Agung Syakti, S.Pi., DEA.

Rektor Umrah mendapat kesempatan pertama memaparkan materi diskusi dengan topik, “Proyek Transformatif Nasional Nusantara Maritim 2045, Pengembangan Perguruan Tinggi dan Kualitas SDM Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan Indonesia”.

Syakti mengungkapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan seharusnya bertumpu pada potensi kelautan. Namun, ia menilai realisasi pembangunan kemaritiman selama ini masih belum optimal.

“Prinsipnya, perguruan tinggi harus menjadi penyiapan SDM unggul Indonesia Emas 2045. Kita ingin ke depan Indonesia menjadi kekuatan besar dalam bidang kemaritiman, dimana kesejahteraan masyarakat melalui lautnya. Selama ini hal itu sering disampaikan, tapi masih jauh panggang dari api,” ujarnya.

Syakti mengatakan, pembentukan forum dan konsorsium perguruan tinggi menjadi sangat krusial untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) kampus-kampus di luar Pulau Jawa yang selama ini kerap termarginalkan. Ia menekankan perlunya kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat agar pembangunan SDM unggul dapat merata hingga ke wilayah kepulauan.

“Forum dan konsorsium ini penting untuk memberikan penguatan kepada perguruan tinggi di daerah kepulauan yang saat ini termarginalkan karena konsentrasi kekuatan besar masih ada di Jawa. Perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk membangun SDM unggul di daerah kepulauan agar kita memiliki bargaining position bahwa ada perhatian khusus yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Syakti menjelaskan, perlunya dukungan politik selain kajian akademik termasuk sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), DPR RI, dan perwakilan DPD RI dari 10 provinsi kepulauan, ia sepakat perjuangan tersebut harus berbasis pada bukti ilmiah (scientific evidence-based).

Data dan fakta lapangan yang valid akan dikomunikasikan secara intensif kepada pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan sebagai bentuk pressure (tekanan) akademik.

“Tujuannya agar tercipta pemahaman yang selaras mengenai kondisi faktual ketertinggalan daerah serta langkah strategis untuk mengatasinya,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, ia menyoroti pentingnya sinergitas antara perguruan tinggi, Pemda, dan DPD RI dalam mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Regulasi tersebut dinilai sangat mendesak agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai sektor pendidikan tinggi.

“Sinergitas antara Pemda dan perwakilan DPD dalam jangka pendek diharapkan dapat memberikan dukungan kuat terhadap pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Hal ini penting agar Pemda memiliki ruang fiskalitas yang lebih leluasa untuk kembali pada penyiapan SDM unggul tadi. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana mau memberikan beasiswa atau menyiapkan infrastruktur pendidikan tinggi yang berkualitas dan bermutu,” tandasnya.

Selanjutnya Sekda Maluku Utara, Drs. Samsudin A. Kadir, M.Si., menyampaikan materi dengan judul, “Kolaborasi Perguruan Tinggi Kepulauan dan Pemerintah Daerah untuk Membangun Ekonomi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Maluku Utara”.

Kadir mengatakan, pemahaman yang akurat mengenai batas kewenangan pengelolaan wilayah darat dan laut menjadi kunci bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi kepulauan untuk merancang pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Ia mengingatkan, status Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas tidak otomatis berarti seluruh ruang darat maupun laut berada dalam kendali penuh otonomi daerah.

“Di darat saja, kawasan seperti hutan lindung, taman nasional, hutan produksi, dan kawasan peruntukan tertentu memiliki kewenangan di tingkat pusat,” ungkapnya.

Sementara di wilayah laut, kewenangan daerah memiliki batas tertentu, yakni hingga 12 mil.

“Di luar batas 12 mil, wilayah tersebut menjadi ruang bersama yang perizinannya berada di kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat diakses oleh pelaku usaha dari berbagai daerah, tidak terbatas pada masyarakat setempat,” ujarnya.

Kadir mengatakan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya yang membagi kewenangan 0–4 mil untuk kabupaten/kota dan 4–12 mil untuk provinsi.

“Melalui UU tersebut, sejumlah urusan dan kewenangan sumber daya ditarik ke provinsi, termasuk urusan pendidikan menengah (SMA sederajat), kehutanan, pertambangan, serta kewenangan kelautan tertentu,” jelasnya.

Menurut Kadir, daerah kepulauan tidak bisa sekadar bertumpu pada asumsi luas wilayah perairan semata. Untuk memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari aktivitas perikanan dan kelautan, daerah perlu memperkuat infrastruktur di sisi darat.

“Jadi untuk kita bisa mendapatkan hasilnya, maka kita harus membangun sisi daratnya. Membuat pelabuhan-pelabuhan perikanan, agar orang-orang yang perikanan di wilayah kita di 12 mil ke atas dan seterusnya itu bisa menurunkan tangkapannya di daerah kita,” tandasnya.

Lanjutnya, dengan membangun pelabuhan perikanan dan ekosistem pendukung di darat, hasil tangkapan dari perairan yang lebih jauh diharapkan dapat didaratkan dan diolah di daerah, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya menyelaraskan tata ruang, dinamika perdagangan antarwilayah, serta penataan daerah agar kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Turut hadir kegiatan ini, Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, Rektor UKIM, Pdt. Dr. Steve G. C. Gaspersz, M.Si., M.A, Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, M.Si, para Dekan, serta undangan lainnya. (ZI-21)

Tinggalkan Balasan