Pilihan Redaksi

Gubernur, Rektor Unpatti, Rektor Umrah, dan 50 PT Provinsi Kepulauan Tanda Tangani “DEKLARASI UNPATTI”

ZonaInfo.id, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH. LL.M, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Prof. Dr. Agung Syakti, S.Pi, DEA bersama 50 Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PT) dan Swasta menandatangani Piagam Deklarasi Pembentukan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia.

Piagam Delarasi yang disebut “DEKLARASI UNPATTI” itu, ditandatangani, Jumat (20/11/2026) malam di Lt.7 Kantor Gubernur Maluku.

Penandatanganan Deklarasi Konsorsium yang mengusung tema “Membangun Kepulauan Menuju Indonesia Emas 2045” itu, dilatari:

  1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara kodrat sosial-ekologis merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 17.000 pulau, yang terdiri atas pulau-pulau besar (kontinental) serta ribuan pulau-pulau kecil. Karakteristik wilayah kontinental dan kepulauan memiliki tata ekosistem, sosial-budaya, serta dinamika ekonomi yang berbeda secara mendasar. Pembangunan nasional berkeadilan mengharuskan penetapan kebijakan dan program strategis yang selaras dengan kondisi objektif ekologi dan sosial budaya masyarakat setempat. Penyeragaman kebijakan dan program nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik spesifik wilayah terbukti menimbulkan masalah serius berupa ketimpangan spasial, sosial, dan ekonomi antardaerah.
  2. Bahwa fenomena ketimpangan spasial, infrastruktur, sosial, dan ekonomi masih berlangsung secara nyata antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan kontinental dan kepulauan. Kondisi ini diperberat oleh skema alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung berorientasi pro-wilayah kontinental, tanpa memperhitungkan fakta objektif bahwa 70% hingga 92% wilayah provinsi kepulauan adalah lautan. Akibat tingginya biaya logistik dan transportasi antar-pulau, keterisolasian wilayah, serta rendahnya kapasitas fiskal daerah, provinsi kepulauan tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membangun infrastruktur dasar, memperkuat layanan publik, dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) secara optimal.
  3. Bahwa, Konsorsium PTKI berkomitmen juga penuh untuk memperjuangkan pengesahan RUU Provinsi Kepulauan di tingkat nasional, sebagai instrumen hukum vital bagi 10 Provinsi Kepulauan untuk memperoleh formulasi alokasi fiskal yang memperhatikan luas wilayah lautan, jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya maritim, serta kemandirian pembangunan infrastruktur dasar dan SDM berkualitas secara berkeadilan.
  4. Bahwa, dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayah 10 provinsi kepulauan, maka Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia berperan penting untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan Tridharma secara kolaboratif oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sinergitas akademik, mendorong inovasi bersama, serta menjaga keberlanjutan dan daya tahan institusi.

Atas dasar kesadaran moral, akademik, dan tanggung jawab kebangsaan, Pimpinan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia yang berada di wilayah 10 Pemerintah Provinsi Kepulauan menyatakan bersatu dan berkolaborasi untuk mendeklarasikan:

  1. Membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia (KPTKI) sebagai wadah pemikiran strategis, perjuangan kolektif, dan kolaborasi Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi Berbasis Kepulauan.
  2. Membentuk Formatur Ketua dan Sekretaris KPTKI untuk memimpin kepengurusan awal, mengoordinasikan jejaring perguruan tinggi, serta mengawal konsolidasi kelembagaan.
  3. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Khusus untuk mempersiapkan dokumen-dokumen strategis KPTKI, mencakup Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Visi, Misi, serta Peta Jalan (Roadmap) Program Kerja pada tahun-tahun mendatang.

Membentuk Mega Konstelasi Akademik Maritim Terbesar

Rektor Universitas Pattimura (Unpatti), Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., dalam sambutannya memaparkan empat pilar utama konsolidasi sumber daya (resource sharing) yakni:

  1. Archipelago Digital Classroom: pembelajaran daring terpadu lintas 10 provinsi dengan alih kredit SKS otomatis sehingga mahasiswa di pulau terpencil dapat belajar dari profesor atau pakar kemaritiman tanpa biaya logistik.
  2. Konsorsium Procurement Clustering: pengadaan kolektif lisensi perangkat lunak serta langganan pangkalan data jurnal internasional seperti Scopus dan SciVal satu pintu yang mampu menekan pengeluaran operasional hingga 30–40 persen per tahun.
  3. Joint Lab Network dan Floating Research Lab: pemanfaatan bersama fasilitas riset premier, seperti kapal riset, laboratorium teknologi pesisir, dan lahan kering dengan tarif internal konsorsium guna menekan belanja modal hingga 50 persen.
  4. Global Joint Grant Recruitment: konsolidasi rekam jejak riset lintas kampus untuk mengakses hibah iklim internasional seperti Green Climate Fund senilai sekitar 2,5 juta dolar AS tanpa membebani APBN.

Rektor mengatakan penyatuan PTN dan PTS di 10 provinsi kepulauan akan membentuk mega konstelasi akademik maritim terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pola ilmiah pokok Unpatti sejak 1977, sekaligus memperkuat posisi tawar global melalui aliansi internasional seperti University Consortium of Small Island States dan East Asian Island and Alliance Forum.

Rektor juga menyoroti kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara de facto masih terjebak dalam hegemoni bias daratan (land-based bias).

“Lautan kerap dipandang sekadar batas fisik, bukan sebagai jembatan pemersatu dan ruang hidup berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mencontohkan Unpatti sebagai driver yang menaungi 1.422 pulau kecil dengan 92,4 persen wilayah berupa lautan dan kedalaman Laut Banda mencapai 7.000 meter.

“Meski menyumbang lebih dari 30 persen potensi perikanan tangkap Nasional serta memiliki kekayaan rempah seperti pala dan cengkeh, mutiara, hingga kelapa, Maluku masih berada pada urutan ke-8 provinsi termiskin di Indonesia,” tandasnya.

Lanjut Rektor, paradoks tersebut sering terjadi karena sistem desentralisasi dan formula dana alokasi umum atau DAU Nasional selama ini hanya menghitung luas daratan dan jumlah penduduk.

“Tantangan tersebut mengakibatkan provinsi kepulauan mengalami defisit anggaran kronis. Beban logistik membengkak hingga 25 persen dari PDB, mengisolasi masyarakat pesisir dari akses kesehatan dan pendidikan dasar,” ungkapnya

Rektor menekankan perlunya pergeseran paradigma dari factor-driven economy menuju innovation-driven economy berbasis blue economy kepulauan yang berkeadilan, inklusif, merata, dan berkelanjutan, dengan meninggalkan pola kerja terfragmentasi atau silo mentality.

Kehadiran para gubernur bersama para rektor juga mempertegas peran konsorsium sebagai academik pressure group dan think tank resmi pemerintah daerah kepulauan untuk mendesak percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang sebagai prioritas nasional, serta memperjuangkan alokasi dana khusus kepulauan minimal 5 persen dari dana transfer umum (TUU) nasional.

“Lautan bukan penghalang yang memisahkan pulau-pulau kita. Lautan adalah urat nadi peradaban masa depan Indonesia. Dari Ambon, mari kita ikrarkan komitmen suci ini, maju bersama, berbagi beban, mengukir kejayaan maritim nusantara menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Rektor.

Ketua Panitia Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Dr. Semuel P. Ritiauw, S.Pd., M.Pd., dalam laporannya menjelaskan, melalui wadah kolaborasi tersebut, perguruan tinggi di wilayah kepulauan dapat menyatukan kekuatan riset, kepakaran, dan inovasi teknologi maritim agar tidak berjalan parsial dalam menjawab persoalan khas daerah kepulauan.

Selain mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia lokal melalui pertukaran dosen, mahasiswa, serta pemanfaatan infrastruktur pendidikan bersama, konsorsium ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi tawar dalam mengadvokasi kebijakan afirmatif ke pemerintah pusat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah demi pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.

Ritiauw menjelaskan pelaksanaan kegiatan ini merupakan mandat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta Rektor Universitas Pattimura dengan dukungan penuh Gubernur Provinsi Maluku. Rangkaian kerja panitia diawali melalui rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi kepulauan Indonesia pada 6 Oktober 2026 dan 29 Oktober 2026.

Pada rapat koordinasi kedua, telah terpilih secara aklamasi susunan pengurus utama konsorsium, yakni Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., sebagai Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Indonesia, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prof. Dr. Agung Syakti, S.Pi., DEA., sebagai Sekretaris.

Forum deklarasi ini turut dihadiri perwakilan empat pemerintah daerah dari 10 provinsi kepulauan serta 50 pimpinan perguruan tinggi di provinsi kepulauan.

Jadi Ruang Besar Kolaborasi

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LL.M dalam sambutannya menyoroti pendekatan pembangunan Nasional yang cenderung berorientasi pada daratan, padahal karakteristik wilayah kepulauan memiliki kompleksitas berbeda di mana laut menjadi ruang hidup masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus penghubung antarpulau.

“Tingginya biaya logistik, kendala konektivitas antarpulau, keterbatasan infrastruktur, rentang kendali pemerintahan, serta biaya pelayanan publik yang jauh lebih besar menuntut kebijakan pembangunan yang lebih afirmatif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia berharap konsorsium ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial kampus semata, tetapi memberi ruang integrasi bagi perguruan tinggi, tenaga ahli, pusat penelitian, laboratorium, dan sumber daya intelektual yang selama ini masih berjalan parsial.

“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan berbasis data, pemetaan potensi daerah, pengembangan teknologi peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga evaluasi program pembangunan. Sebaliknya, perguruan tinggi memerlukan ruang aktualisasi agar hasil penelitian dan inovasinya dapat diterapkan langsung di masyarakat melalui agenda riset bersama yang menjawab kebutuhan daerah,” tandasnya.

Selain sektor kelautan, wilayah kepulauan juga kaya akan komoditas pertanian, perkebunan, dan pangan lokal seperti kelapa, pala, cengkeh, sagu, minyak kayu putih, serta berbagai produk komoditas perikanan.

“Perguruan tinggi diharapkan hadir membantu masyarakat dan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk, mengembangkan teknologi pengolahan, memenuhi standar nasional, memperluas akses pasar, serta membangun industri berbasis potensi lokal,” ujar Lewerissa.

Lewerissa menegaskan pemerintah daerah di 10 provinsi siap membangun kolaborasi lebih terstruktur dan membuka ruang kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan kekuatan akademik ke dalam agenda pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang yang setara bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk kampus yang berada di kabupaten dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Mari kita jadikan Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan ini sebagai ruang besar kolaborasi, tempat kita menyatukan pikiran, keahlian, sumber daya, dan komitmen untuk membangun Indonesia dari wilayah kepulauan,” harapnya.

Turut hadir, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si (mewakili Gubernur Maluku Utara), Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, S.E., M.Si.(mewakili Gubernur Sulawesi Barat), Forkopimda Provinsi Maluku, Tim Kerja Konsorsium Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Risbang Kemendiktisaintek, Fajar Sandi Prawoco, Kepala LLDikti Wilayah XII, serta undangan lainnya. (ZI-21)

Tinggalkan Balasan