Pemkot Ambon Gelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami, Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan
ZonaInfo.id, Ambon – Pemkot Ambon menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Kota Ambon Tahun 2026 di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Sabtu (24/10/2026).
Langkah ini penting untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, mengingat kondisi geografis dan catatan sejarah menempatkan Ambon sebagai salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana geologi.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bencana merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi melalui kesiapan, pengetahuan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain gempa bumi dan tsunami, Kota Ambon juga menghadapi risiko banjir, tanah longsor, serta bencana akibat cuaca ekstrem yang berulang setiap tahun.
“Bencana tidak mungkin kita hindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kesiapsiagaan kita sehingga ketika bencana itu datang, kita mampu menghadapinya dan mengurangi risiko yang ditimbulkan,” tandasnya.
Wali Kota mengungkapkan sejarah mencatat sejumlah peristiwa gempa bumi dan tsunami yang berdampak besar terhadap masyarakat Ambon. Salah satunya gempa bumi yang terjadi pada 1950 dan disertai tsunami di kawasan Galala–Hative Kecil, yang menimbulkan banyak korban jiwa.
Ancaman gempa bumi kembali menjadi perhatian pada 2019, ketika aktivitas kegempaan yang tinggi di wilayah Maluku turut berdampak pada Kota Ambon. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan yang beragam, sekaligus menjadi pengingat pentingnya membangun kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran untuk memperkuat budaya sadar bencana. Terlebih, sebagian besar kawasan permukiman di Kota Ambon berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa bumi kuat yang disertai tsunami.
Pemkot Ambon, lanjutnya, telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana sebagai salah satu landasan dalam memperkuat upaya penanganan bencana. Berbagai langkah juga dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencakup penyediaan rambu-rambu dan jalur evakuasi di berbagai lokasi, peningkatan edukasi kebencanaan, serta kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan organisasi internasional seperti UNESCO.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Tsunami Ready di Desa Galala dan Hative Kecil. Selain itu, edukasi melalui sekolah lapang bagi masyarakat pesisir serta pembangunan tugu tsunami di Desa Hative Kecil menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran publik terhadap risiko bencana.
Wali Kota mengapresiasi respons masyarakat ketika gempa bumi terjadi pada 2019. Masyarakat telah menunjukkan reaksi cepat dengan bergerak menuju wilayah yang lebih tinggi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membangun kebiasaan menyelamatkan diri secara tepat, yang selanjutnya perlu diperkuat melalui edukasi dan pemahaman mengenai karakteristik gempa bumi serta potensi tsunami.
Wali Kota juga berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami mampu meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya di tiga wilayah sasaran kegiatan, yakni Kelurahan Tihu, Negeri Rumah Tiga, dan Desa Poka.
“Yang kita perjuangkan adalah tidak adanya korban jiwa. Itu masih bisa kita upayakan sepanjang masyarakat mendapatkan edukasi dan memahami dengan baik bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.
Wali Kota juga mengingatkan penyediaan sarana mitigasi oleh pemerintah harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Rambu-rambu evakuasi yang telah dipasang perlu diketahui lokasinya, dipahami fungsinya, dan dijadikan pedoman ketika menghadapi keadaan darurat.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup dibangun melalui penyediaan infrastruktur, tetapi harus menjadi kebiasaan bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ancaman bencana, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk melindungi diri serta orang-orang di sekitarnya.
Atas nama Pemerintah Kota Ambon, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi V DPR RI, Widya Pratiwi Murad, jajaran BMKG dari tingkat pusat hingga daerah, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Widya Pratiwi Murad dan Direktur Sismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu, S.Kom., M.M. Sementara itu, hadir secara langsung Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Dr. Nasrol Adil.
Pemkot Ambon berharap Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga di wilayah sasaran, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, BMKG, dan masyarakat dalam membangun Kota Ambon yang lebih tangguh terhadap bencana. (ZI-21)
