PENA SBT Minta KPK Usut Perjalanan Dinas Bupati
ZonaInfo.id, SBT – Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (PENA) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut anggaran perjalanan dinas Bupati, Fachri Husni Alkatiri.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Bupati diduga menghabiskan anggaran Rp2 miliar lebih untuk perjalanan dinas.
“Saya minta Kepada KPK RI untuk segera melakukan investigatif kepada Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, atas perjalanan dinas luar daerah yang diduga menghabiskan anggaran daerah mencapai Rp2 milyar lebih,” tandas Ketua Bakorda PENA Kabupaten SBT, Rahman Rumuar, di Bula, Kamis (2/7/2026).
Rumuar mengatakan kondisi daerah saat ini mengalami efesiensi yang luar biasa, namun Bupati terus melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan dalih melakukan lobi program hirilisasi Sagu dan upaya mendatangkan Investor. Padahal sebelumnya hirilisasi Sagu tidak termasuk Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Mungkin saat ini hirilisasi Sagu sudah masuk PSN, namun sebelumnya itu program hirilisasi sagu tidak termasuk PSN, akan tetapi Bupati hampir terus keluar daerah yang menghabiskan anggaran daerah kurang lebih mencapai Rp2 miliar,” ujarnya.
Rumuar mempertanyakan semangat Bupati memperjuangkan program yang bukan termasuk visi dan misinya. “Jangan sampai masyarakat menilai program ini ada kepentingan tertentu Bupati Fachri,” tandasnya.
Lanjut Rumuar, mestinya Bupati lebih fokus menjalankan program-program sesuai visi dan misi, sebab telah ditetapkan dalam batang tubuh APBD.
Menurutnya, penting untuk dilakukan audit investigatif oleh KPK terhadap anggaran perjalanan dinas Bupati.
“Anggaran daerah terkuras untuk kebutuhan yang bukan prioritas, olehnya itu dengan adanya audit KPK RI, maka bisa menemukan sejumlah keganjalan dalam tatakelola anggaran daerah, bisa jadi menemukan aneka proyek bermasalah,” ujar Rumuar.
Rumuar menduga jangan sampai semangat Bupati untuk memperjuangkan hirilisasi Sagu karena merupakan program pesanan.
“Saya menduga ini program pesanan yang membuka ruang kepada mafia APBD pada lingkaran kekuasaan yang dipimpin Bupati,” tandasnya. (ZI-11)
