Fraksi Golkar DPRD Maluku: Pemerintahan Murad-Orno Paling Buruk
ZonaInfo.id, Ambon – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menilai Pemerintahan Murad Ismail dan Bernabas Nathanel Orno yang paling buruk.
Demikian disampaikan Yeremias saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (16/11/2023).
“Sampai hari Ini kami bersyukur, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS . Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi daripada tidak sama sekali, tetapi ada,” ujarnya.
Lanjut dia, ini membuktikan bahwa di akhir kepemimpinan Pemerintahan ini sesuai dengan penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini ternyata lebih buruk saat ini dari Pemerintahan sebelum-sebelumnya. “Ini menjadi catatan,” tandasnya.
Yeremias berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus ada saat pembahasan KUA-PPAS. Ia menduga juga bahwa keterlambatan dokumen ini karena kelalaian TAPD.
“Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah untuk tidak lagi meninggalkan daerah untuk berlama-lama,” ujarnya kesal.
Yeremias juga berharap di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019-2024 yang akan berakhir pada 31 Desember tahun 2023, KUA-PPAS tergambar visi dan misi yang sudah disampaikan dalam masa-masa kampanye yang juga dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jangan sampai melenceng lagi. Karena nantinya kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan. Intuk itu di penghujung masa jabatan ini minimal visi dan misi yang belum sempat dilaksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024,” tandasnya.
Yeremias mencontohkan, rumah sakit harus bagus, sekolah-sekolah juga harus bagus dan penempatan kepala sekolah harus sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
“Jangan sampai sekolah teknis misalnya dikepalai oleh sarjana olahraga dan juga yang lainnya,” ungkapnya.
Yeremias juga singgung terkait dengan pemindahan ibu kota Provinsi Maluku ke Makariki, Maluku Tengah. Ini memang ironis, tapi Pemindahan ibu kota ini juga mestinya harus tergambar dalam APBD Tahun 2024.
“Sampai kapanpun kalau kita belum selesaikan ini janji tentu ini menjadi catatan bagi kita sebelum kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa lalu akan ditanyakan, di sana apa yang kamu lakukan selama kamu dalam jabatan, baik sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur,” ungkapnya. (ZI-21)
