PMII Kembali Demo Tuntut APMA Dibubarkan, Ini Kata Penjabat Wali Kota Ambon
ZonaInfo.id, Ambon – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ambon kembali melakukan demonstrasi di Balai Kota Ambon, Rabu (8/3/2023) menuntut pembubaran Asosiasi Pedagang Mardika Ambon (APMA).
Mereka menilai APMA organisasi yang menyusahkan pedagang kaki lima.
“Harusnya dibubarkan sebab tidak punya kompeten dalam melihat kepentingan pedagang melainkan lebih mementingkan organisasi,” tandas Haris Mahulette saat berorasi.
Mereka menuding APMA melakukan pungli dengan mematok harga Rp 9 juta untuk pembangunan lapak.
“Ini merupakan tindakan pungli dan merugikan pedagang,” tandasnya.
Orator lainnya mengungkapkan ada sekitar 300 lapak telah digusur dan tidak tahu nasib para pedagang seperti apa, sebab APMA berupaya untuk menguasai Pasar Mardika.
“Terjadi kejahatan di Pasar Mardika sehingga nasib para pedagang tidak jelas. Pemerintah Kota Ambon mesti menghentikan apa yang telah dilakukan oleh APMA,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan PMII dan berbagai kalangan untuk membubarkan APMA, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon merangkul semua asosiasi pedagang di Pasar Mardika untuk mengontrol para pedagang, lantaran Pemkot tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurusi pasar.
“Pemkot tidak bisa tiap hari kontrol pedagang kecuali kita punya BUMD,” ujar Wattimena.
Lanjut Wattimena, BUMD bisa dibentuk kalau Pasar Mardika merupakan aset Pemkot Ambon.
“Syarat pembentukan BUMD kalau aset punya kita. Mardika kan bukan milik Pemkot jadi tidak bisa membentuk BUMD karena itu kita butuh asosiasi untuk koordinir pedagang,” jelasnya usai menemui pendemo.
Ia menjelaskan lagi, selama menjabat Wali Kota dirinya dapat membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang melalui koordinasi dengan ketua-ketua asosiasi.
“Kita memiliki grup komunikasi Sapa Kaka yang merupakan inovasi penertiban pasar oleh Satpol PP, yang didalamnya ada ketua asosiasi pedagang, asosiasi sopir angkot, juga ada aparat kepolisian dan TNI, sehingga ketika terjadi masalah kita mudah untuk berkoordinasi,” ujarnya.
Wattimena mengungkapkan, APMA di bawah pimpinan Alham Valeo sebelumnya telah melangkahi Pemkot Ambon terkait pembangunan lapak di dalam Terminal Mardika, dan telah diberikan peringatan keras oleh pihaknya.
“Saya sampaikan kalau terjadi lagi seperti itu maka asosiasi ini saya bubarkan. Artinya setelah kejadian itu mereka (APMA) tidak lagi melangkahi ya jangan (dibubarkan). Mereka kan juga ada untuk membantu pemerintah kota,” tandasnya.
Dalam menyikapi persoalan di Mardika Wattimena tidak menggunakan tangan besi, tetapi apa yang disebutnya sebagai pendekatan Pastoralia Politik, yakni lewat diskusi, sharing, mencari jalan keluar, sebelum pengambilan keputusan.
“Asosiasi pedagang yang ada di Mardika mesti kita jaga. Tidak bisa gunakan tangan besi, tapi pastoralia politik. Kebijakan pembokaran Pasar Lama, pasar Gambus, itu semua pendekatan pastoralia politik. Para pedagang yang ditertibkan dapat menerima dengan baik bahkan membongkar lapaknya sendiri,” ujarnya. (ZI-21)
