Hasil Studi Bank Dunia, Lokasi Paling Ideal Bangun Maluku Integrated Port di Pulau Ambon

ZonaInfo.id, Ambon – Bank Dunia sudah melakukan studi kelayakan awal. Hasilnya, lokasi paling ideal untuk membangun Maluku Integrated Port (MIP) ada di Pulau Ambon.

“Bank Dunia itu telah melakukan yang namanya pra visibility study atau studi kelayakan awal, yang nanti diikuti dengan studi kelayakan. Hasil studi mereka, lokasi paling ideal untuk membangun Maluku Integrated Port ada di Pulau Ambon, bukan di SBB,” jelas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Lt.2 Kantor Gubernur, Kamis (26/2/2026).

Gubernur didampingi, Sekda Sadali Ie, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kepala Dinas Kominfo Titus Renwarin.

Gubernur melanjutkan, mengapa ideal karena relatif infrastruktur pendukung di pulau Ambon telah terbangun, dan pasar terbesar di Maluku ada di pulau Ambon.

“Jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Maluku Tengah adalah Kota Ambon tambah lagii Leihitu, Salahutu maka jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Maluku adalah di pulau Ambon. Penduduk itu kan identik dengan pasar. Kalau jumlah populasinya besar berarti pasarnya juga kuat di situ. Tapi yang paling utama adalah kalau di pulau Ambon dia akan menjadi satu daratan dengan sentra distribusi yang lain, seperti pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Pattimura,” ujarnya.

Kalau MIP dibangun di tempat lain, kata Gubernur, biaya akan menjadi mahal. Sebab, akan terjadi double handling.

“Kalau orang mengirim barang lewat kargo udara misalnya, dibongkar di Maluku Integrated Port katakanlah di Pulau Banda, atau di Waisarisa, kalau mau diangkut dengan kargo udara harus dihandling lagi, dibawa lagi lewat laut sampai ke pulau Ambon, di Tulehu atau di mana, dibongkar lagi baru dimasukan ke kargo. Kalau di angkutan, istilahnya disebut double handling, penanganan dua kali dan itu menjadi mahal,” jelas Gubernur.

“Kalau di daratan, sekali dibawa ke Maluku Integrated Port, langsung ke mobil-mobil yang punya rantai pasok, atau cool box-cool box langsung bandara. Ini contoh sederhana, biar paham. Ini salah satu alasan teknis. Kalau rantai pasok panjang maka terjadi penambahan biaya dan itu tidak menarik bagi swasta,” sambungnya.

Gubernur mengatakan kalaupun misalnya fiskal Provinsi Maluku kuat dan mampu membangun suatu infrastruktur dengan biaya sendiri, apakah kita akan membangun tanpa studi ilmiah? enggak juga kan. “Itu namanya sembrono, itu namanya membangun tanpa perencanaan yang sehat,” tandasnya.

Kalau ada yang bertanya mengapa, mengusulkan MIP dibangun di Waisarisa, Seram Bagian Barat? Gubernur menjelaskan visi dirinya dan wakil Gubernur mau menyebarkan pertumbuhan ekonomi keluar juga dari pulau Ambon. Tetapi hasil studi ilmiah lokasi paling ideal untuk membangun MIP ada di Pulau Ambon.

“Kami kan mengusulkan, itu kan visi kami berdasarkan filosofi kita mau menyebarkan pertumbuhan ekonomi ini keluar juga dari Ambon, jangan terkonsentrasi ke pulau Ambon, kan tujuan itu mulia, tapi tujuan mulia itu kan dia juga harus berbasis data ilmiah. Kalau hasil data ilmiah, menyimpulkan bahwa belum saatnya, yang paling menarik untuk itu, kecuali Pulau Ambon, kita legowo, kita ikuti,” tandasnya.

Gubernur menjelaskan lagi, MIP satu proyek infrastruktur di bidang kemaritiman kelautan yang perlu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku karena posisi Maluku sebagai wilayah di tengah tengah kawasan Timur Indonesia terlalu lama bergantung distribusi logistiknya dari Surabaya dan Makassar, sehingga harga-harga komoditas di Provinsi Maluku terutama di daerah-daerah kabupaten kota menjadi sangat mahal.

“Identifikasi disparitas harga yang mahal itu karena memang logistic cost kita tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku menggagas adanya satu pelabuhan terintegrasi dan nanti akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk logistic, pelabuhan untuk perikanan, pelabuhan untuk Roro, dan sebagai tempat untuk membangun suatu fasilitas Terminal LNG,” ungkapnya.

Gubernur mengungkapkan sebelum dilantik, dirinya bersama wakil Gubernur mendatangi Bappenas menyampaikan permohonan pembangunan MIP.

“Kami mengusulkan daerah itu di Waisarisa, Kabupaten Seram bagian Barat. Mengapa? dalam fiskal, kalau bisa kita urai pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di pulau Ambon saja itu kan menjadi sesuatu yang baik untuk menggerakkan pertumbuhan baru di Pulau Seram. Tapi ini kan pikiran kami,” ujarnya.

Lanjutnya, apakah usulan itu serta merta harus diterima oleh pemerintah pusat atau lembaga-lembaga swasta yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur itu? kan tidak absolut, tidak otomatis. Namanya juga mengusulkan bisa diterima, bisa juga ditolak.

“Menerima pasti ada alasan pembenarnya, kalau toh ditolak juga pasti ada alasan pembenarnya juga. Lalu kami berproses dengan misalnya Bank Dunia. Karena kami berharap nanti prosek raksasa ini kan tidak mungkin menggunakan APBD. Dari mana ruang fiskal untuk membiayai proyek infrastruktur raksasa itu. Kan tidak mungkin. Proyek itu akan dibangun entah skemanya oleh APBN atau gabungan antara anggaran negara dan swasta yang disebut dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU atau dengan istilah Public Private Partnership,” tandas Gubernur.

Gubernur mengatakan kalau pemerintah daerah terlibat mungkin hanya pekerjaan-pekerjaan partisipatif. Misalnya berbicara dengan masyarakat yang terdampak, membentuk tim untuk melanjutkan upaya pembebasan lahan. Itu saja peran-peran pemerintah daerah.

“Tapi untuk membiayai proyek ini kan tidak mungkin diambil dari APBD. Nah, karena itu akan dibangun oleh institusi lain, kan kita harus mendengar sisi mereka,” ujarnya.

Gubernur menegaskan secara politik, bagi Pemerintah Provinsi Maluku MIP mau dibangun di Banda, Dobo, MBD, KKT,  Aru, Kota Tual, Buru, Buru Selatan, Seram Timur, di Seram Barat, di mana saja, mau dibangun yang penting bagi Gubernur Maluku adalah itu dibangun di Maluku.

“Oke, itu prinsipnya dulu, mengapa penting karena kalau dibangun di Maluku maka mimpi kita untuk menjadi hak bagi itu distribusi logistik kawasan Timur dan Fasifik Selatan itu bisa terwujud, kalau infrastruktur itu bisa dibangun,” tandasnya.

Gubernur meluruskan isu yang dikembangkan, seolah-olah Gubernur tidak mau membangun MIP di Seram.

“Jangan dibawa ke situ. Ini membangun infstruktur ini kan harus berbasis kajian ilmiah gitu loh. Bukan soal itu harus Banda, itu harus Seram, itu harus Buru, itu harus Tenggara Raya dan sebagainya, bukan soal itu. Ini soal kajian ilmiah, sehingga menjadi basis bagi suatu dasar perencanaan suatu proyek infrastruktur yang bertanggung jawab, jadi itu jclear untuk MIP ya,” ujarnya. (ZI-21)