Masyarakat SBB Demo di DPRD, Fraksi PDIP: Kami Merasakan Penderitaan Mereka

ZonaInfo.id, SBB – Ratusan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan demo ke Kantor DPRD setempat, Rabu (23/7/2025) memprotes kebijakan Bupati yang merugikan mereka.

Masyarakat marah karena sekitar 424 karyawan telah dirumahkan oleh PT. SIM akibat kebijakan Bupati yang mencabut izin operasional Perusahaan ini. Ironisnya, DPRD Kabupaten SBB juga ikut mendukung kebijakan Bupati.

Bupati mengeluarkan surat pencabutan izin beroperasi PT. SIM di Kabupaten SBB menyusul penolakan kelompok masyarakat Dusun Pelita Jaya, karena mengklaim lahan yang dikelola Perusahaan itu adalah milik mereka.

Langkah Bupati ternyata juga didukung DPRD SBB yang mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara PT. SIM di Kabupaten SBB.

Surat ini menyulut emosi masyarakat turun jalan. Tak hanya menyerbu Kantor Bupati, tetapi juga Kantor DPRD. Padahal saat mengunjungi pabrik pisang Abaka PT. SIM di Desa Hatusua beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sudah menegaskan sesuai arahan Presiden RI, siapapun dia tidak diperbolehkan menolak atau menghambat investasi yang masuk ke suatu daerah. Saat itu, Bupati Asri Arman juga turut hadir.

Ratusan masyarakat mendatangi Kantor Bupati dan DPRD SBB membawa sejumlah tuntutan yaitu:

1. Meminta DPRD SBB mencabut rekomendasi terkait penghentian sementara PT. SIM di Kabupaten SBB tertanggal 17 Juli 2025
2. Meminta DPRD SBB untuk mendesak Bupati SBB segera mencabut surat edaran penghentian sementara PT. SIM karena tidak mempertimbangkan nasib 424 karyawan yang telah dirumahkan
3. Meminta DPRD dan Bupati SBB untuk mencabut surat larangan dan rekomendasi yang sangat berdampak kepada iklim investasi di SBB
4. Meminta DPRD untuk melihat masyarakat secara keseluruhan dan bukan saja melihat masyarakat Dusun Pelita
5. Meminta DPRD untuk memikirkan nasib 424 karyawan PT. SIM yang dirumahkan akibat konflik Agraria dan bukan saja melihat kemauan masyarakat Dusun Pelita Jaya secara kusus.

Massa aksi mengancam  jika tuntutan mereka tidak ditanggapi serius oleh DPRD dan Bupati SBB maka mereka akan kembali dengan massa yang lebih besar.

Merasakan Penderitaan Mereka

Menyikapi tuntutan masyarakat yang tergabung dalam aksi “SBB Bersih” saat mendatangi Kantor DPRD, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten SBB, Recyson Fredy Pentury memberikan apresiasi kepada koordinator aksi yang telah melakukan konsolidasi untuk menggalang kekuatan anak negeri yang ada di Kawa, Negeri Nuruwe, Lohitala, dan Negeri Hatusua.

“Beta selaku anak negeri, anak Alifuru asli memberikan apresiasi dan terima kasih bagi koordinator “SBB Bersih” dalam melakukan konsoliasi untuk menggalang kekuatan saudara-saudara, anak negeri yang ada di Kawa, yang ada di Negeri Nuruwe, yang ada di Negeri Lohitala, dan yang ada di Negeri Hatusua,” tandasnya.

Ketua Komisi I ini menegaskan apa yang dilakukan masyarakat sangat demokratis dan dijamin oleh UUD 1945.

“Ini sebuah sikap yang sangat demokrasi, dan dijamin oleh UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Ini sesuatu yang sangat meyakinkan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil yang ada di Kabupaten SBB,” ujar Pentury.

Pentury mengatakan Fraksi PDI Perjuangan sangat merasakan penderitaan dan suasana kebatinan masyarakat yang melakukan aksi demo.

“Kami merasakan denyut jantung dan suasana kebatinan bapak ibu, saudara-saudara hari ini, sehingga selaku anak negeri menanti dan menjamu kehadiran bapak ibu untuk sama-sama kita akan bicarakan konflik Agraria yang berkepanjangan di kabupaten ini. Siapapun investor yang melakukan investasi demi membangun kesejehtaran dan kemajuan ekonomi di negeri ini, kami selalu mendukungnya,” tandasnya.

Pentury meminta masyarakat untuk memberikan waktu untuk Komisi I, Ketua DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi pimpinan badan sebagai alat kelengkapan DPRD untuk menyelesaikan konflik Agraria di Kabupaten SBB.

“Besok kita akan rapat terbatas, saya sungguh merasakan suasana kebatinan bapak ibu saudara saudari sekalian, karena itu kami ada dan merasakan penderitaan saudara-saudara, nafas dan denjut jantung saudara-saudari adalah bagian nafas dan denjut jantung kami Fraksi PDI Perjuangan. Apabila rakyat menangis, kami juga turut menangis, apabila rakyat senang, kami juga turut senang,” papar Pentury.

Ia mengungkapkan konflik Agraria sudah berlangsung bertahun-tahun. DPRD harus berdiri untuk membawa kepentingan semua golongan.

“Kita wakil rakyat ini baru duduk kurang lebih 10 bulan. Persoalan ini sudah bertahun-tahun dan berkepanjangan. Selaku anak negeri, saya mau tegaskan tanah ini tanah perjanjian bagi bapak ibu sekalian untuk kita hidup, dan kita di lembaga yang terhomat ini harus berdiri untuk membawa kepentingan semua golongan,” tegas Pentury lantang.

Pentury kembali menegaskan derita dan kelisahan masyarakat juga menjadi derita dan kegelisahan Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami mendukung apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kami konsisten dengan sikap dan perkataan kami. Saya meminta mari menjaga suasana kamtibmas, membantu aparat TNI Polri untuk menciptakan suasana yang aman di Kabupaten SBB,” imbaunya. (ZI-14)