Pentury Sampaikan Sejumlah Hal Penting ke Senator Nono Sampono
ZonaInfo.id, SBB – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), R. Fredy Pentury menyampaikan sejumlah hal penting kepada Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.
Nono Sampono melakukan reses ke Kabupaten SBB, dan berkunjung ke DPRD, Rabu (28/5/2025) untuk menyerap aspirasi para wakil rakyat.
Kehadiran Nono Sampono disambut Ketua DPRD SBB, Andarias Hengki Koly beserta anggota.
Pentury yang diberikan kesempatan berbicara menyoroti program nasional makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten SBB.
“Banyak kejanggalan dan temuan yang kami dapat dalam implementasinya di lapangan, ini menyedihkan pak, yang pertama tidak memenuhi standar gizi, tempatnya juga itu plastik metalik yang didaur ulang, temuan ada belatung, ada rambut, ada plester obat dan ada juga siswa yang mengalami keracunan,” ungkapnya.
Karena itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar program MBG ditinjau lagi. Rakyat di Kabupaten SBB membutuhkan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.
“Kami di SBB tidak butuh makan gizi gratis, yang kami butuh pendidikan gratis, yang kami butuh pelayanan kesehatan gratis pak, dan ternyata proyek makan bergizi gratis ini ada oknum oknum yang memanfaatkan mencari keuntungan di sini pak,” tandas Pentury.
Masalah lain, yang Pentury soroti adalah terkait daerah otonomi baru (DOB). Ada 13 DOB yang diproses tahun 2013. Saat itu, Nono Sampono terlibat dalam proses pengusulan DOB.
“Saya mencoba untuk mengingatkan, saat kami bertemu dengan bapak melalui pak penjabat Ujir Halid, ketua DPR, ketua fraksi, bapak menjanjikan pada saat itu di senayan di Komite I DPD RI bahwa doakan saya ketika saya menduduki pimpinan di tahun 2019 maka punya kewenangan bersama memperjuangkan DOB di Maluku, tapi sampai dengan hari ini tak kunjung kabar DOB itu,” ungkapnya.
Ia mengusulkan untuk calon DOB di Maluku yaitu Kabupaten Talabatai. Dari sisi persyaratan administrasi sudah memenuhi. Tinggal menunggu peta batas yang dibuat geospasial.
“Kami meminta supaya calon Kabupaten Talabatai bisa dimasukkan di Prolegnas, sehingga menjadi atensi dan pembahasan Komisi III DPR RI dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena satu-satunya untuk mensejahterkann rakyat di Maluku dan khususnya di SBB itu dengan pemekaran wilayah,” ujar Pentury.
Selaian itu, Pentury juga mengungkapkan banyak kawasan hutan rakyat dikonversikan menjadi hutan lindung, dan ini menjadi penghambat pembangunan infrastruktur bagi kawasan di daerah-daerah pegunungan. “Mohon dievaluasi ulang pak,” tandasnya.
Pentury juga menyampaikan mendukung proyek strategis nasional, pembangunan pelabuhan terpadu atau Maluku integrated port. (ZI-14)
