ZonaInfo.id, Ambon – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengimbau warga Desa Sawai, Rumah Olat, dan Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah tidak terpengaruh perminanan provokator.
“Saya meminta warga masyarakat ketiga desa itu untuk menahan diri untuk tidak terprovokasi dari siapapun, dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu,” tandas Lewerissa, Kamis (3/4/2025).
Lewerissa menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antar kelompok masyarakat dalam wilayah ketiga desa tersebut.
“Saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antar kelompok masyarakat dalam wilayah ketiga desa tersebut, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda,” ujarnya.
Ia meminta aparat keamanan TNI dan Polri segera memulihkan situasi Kamtibmas di daerah itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Lewerissa mengajak warga untuk mempercayakan aparat keamanan Polri dan TNI untuk mengambil semua langkah yang dipandang perlu guna memulihkan dengan segera situasi Kamtibmas.
“Saya akan senantiasa melakukan korelasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar segera menangani dengan baik dan cepat pada korban luka-luka dan yang meninggal dunia ini,” ujarnya.
Lewerissa meminta peran aktif dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat dan tokoh pemuda untuk melakukan upaya-upaya memulihkan situasi masyarakat agar kondusif seperti semula.
Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir mengatakan, situasi sudah dikendalikan oleh aparat keamanan.
“Saya mengimbau kepada kita semua, untuk menahan diri, bahu-membahu mendinginkan keadaan, katong samua basudara, seng ada yang diuntungkan dari konflik,” ujar Zulkarnain.
Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas T. Maspaitella, M.Si menegaskan ini suatu bentuk kekerasan yang tidak bisa ditolerir.
“Saya berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak mengarahkan pandangan dan keprihatinan hanya kepada korban, lalu menganggap tanggap darurat dan recovery fisik adalah jawaban atas kondisi ini,” tandas Maspaitella yang dikutip dari sinodegpm.id, Jumat (4/4/2025).
Lanjut Maspaitella, cara yang tepat adalah mereka mengarahkan pandangan dan fokus perhatian kepada para perusuh, sebab jika tidak mereka akan merasa memiliki power yang besar termasuk untuk mengusir suatu kelompok masyarakat adat dari negerinya.
“Bapak Kapolda harus dalami fakta penyerangan tersebut secara obyektif, bukan karena anggota Polisi menjadi korban, tetapi apa ada perlengkapan taktis perang yang membuat aparat TNI/Polri setempat sulit menghadang mereka,” tandasnya.
Ia mengatakan ini hal penting supaya jangan ada satu kelompok membuat masyarakat adat tidak tenang hidup di dalam satuan milik adatnya. Negara ini mesti menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat, sebab itu sengketa batas tanah juga harus didalami dan diselesaikan secara tepat.
“Kami merasa sedih dengan konflik ini, sebab kita sudah susah payah membangun perdamaian, tapi selalu saja ada pihak yang menodainya,” ujar Maspaitella.
Ia mengungkapkan, ada 61 rumah warga adat Masihulan yang dibakar dan mereka kehilangan semua hartanya.
“Saya minta maaf jika harus menyebutkan ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh ditolerir dan jangan dilakukan kepada orang lain atas alasan apapun. Kalau ada persoalan hukum, biarlah diselesaikan secara hukum. Jika itu persoalan orang basudara, mari bakudapa dudu sama-sama lalu katong bicara. Seng boleh maeng cara-cara macam bagini. Akang seng bawa untung par Katong pung anana cucu,” tandas Maspaitella.
Untuk ketahui, bentrok yang melibatkan kelompok warga Desa Sawai dan Masihulan terjadi pada Kamis (3/4/2025) pukul 09.00 WIT.
Peristiwa ini menyebabkan Bripka Husni Abdullah, Panit Intel Polsek Wahai sekaligus menjabat Ps. Kanit Intel Polsek Wahai meninggal dunia.
Selain itu, bentrokan juga menyebabkan empat warga lainnya terluka parah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan dan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyoa langsung meninjau lokasi bentrokan di Kecamatan Seram Utara, Jumat (4/4/2025).
Mereka mengupayakan mediasi sebagai upaya penghentian konflik di ketiga desa tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah mengirimkan bantuan ke Desa Masiulang.
Bantuan yang dikirimkan berupa beras, makanan balita, bed cover, tikar, spoon satu badan, peralatan dapur, tenda, dan terpal. (ZI-21)