Datangi DPRD Maluku, HMPM-FSBM Sampaikan Tiga Tuntutan

ZonaInfo.id, Ambon – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) dan Forum Silaturahmi Basudara Manipa (FSBM) melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Dalam aksi pada, Senin (13/1/2025), sekitar pukul 09.30 WIT itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan.

Mereka menyuarakan keresahan terkait minimnya fasilitas transportasi laut yang menghubungkan Kecamatan Kepulauan Manipa dengan kota-kota utama seperti Ambon dan Namlea.

Saat ini, masyarakat setempat hanya mengandalkan speedboat milik usaha pribadi, yang selain mengangkut penumpang juga digunakan untuk mengangkut barang, dengan resiko tinggi terhadap keselamatan.

Hasan Pellu, salah satu pimpinan FSBM, mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa tragis tenggelamnya speedboat “Dua Nona” dan kecelakaan lainnya yang merenggut nyawa warga.

“Keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan ini harus mendapat perhatian serius dari DPRD serta pemerintah,” teriaknya.

Sekitar pukul 11.00 WIT, perwakilan pendemo yang dipimpin Wandiri Makassar (Korlap 1), Rama Keliangan (Korlap 2), dan Hasan Pellu diterima anggota DPRD Maluku, La Nyong dan Welem Kurnala.

Mereka meminta untuk dilaksanakan pertemuan lebih lanjut di ruang Komisi I yang dihadiri Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, anggota Komisi III Jhon Leipeny, dan anggota Komisi II Ismail Marasabessy.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua FSBM, Usman Warang, mendesak DPRD Maluku, khususnya yang berasal dari Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk lebih memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Manipa.

Ia menegaskan Manipa adalah bagian dari Provinsi Maluku dan harus mendapat perhatian yang setara dengan daerah lainnya.

“Jangan biarkan kami terus terabaikan. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan Seram Bagian Barat. Jangan sampai kami terus menjadi anak tiri,” ujar Usman.

Syarhil Salamena, pengurus FSBM lainnya, menjelaksan status jalan lingkar Manipa harus segera dinaikkan dari Kabupaten menjadi Provinsi.

Menurutnya, meski sudah puluhan tahun jalan tersebut digusur, namun tidak pernah diaspal, sehingga menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas dan berdampak pada rendahnya jumlah penumpang kapal yang melayani rute Manipa-Ambon-Namlea.

Menanggapi tuntutan tersebut, Jhon Leipeny, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra yang membidangi infrastruktur, mengapresiasi aksi demonstrasi tersebut.

Ia menyatakan, semua tuntutan akan menjadi perhatian serius DPRD dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait.

“Tuntutan yang disampaikan sangat penting. Kami akan menjadikan ini sebagai catatan dan membawanya ke Pemda Provinsi Maluku serta penyampaian aspirasi kepada kementerian untuk mencari solusi bersama,” ujar Leipeny.

Tiga tuntutan utama yang disampaikan oleh para demonstran yaitu:

1. Mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku untuk memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, termasuk pengadaan dermaga ferry dan optimalisasi pelabuhan laut yang selama ini terabaikan.
2. Meminta agar status jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dinaikkan dari Kabupaten menjadi jalan Provinsi atau Nasional, mengingat selama ini jalan tersebut tidak terealisasi dengan baik.
3. Meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedboat di Laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu. (ZI-21)