ZonaInfo.id, Ambon – Komisi II DPRD Maluku mendukung PT PLN Maluku dan Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah Terdepan Tertinggal Terluar (3T).
“Khususnya Kabupaten MBD, KKT, Aru, Malra, SBB dan Pulau Buru,” ujar Ketua Komisi II, Johan Lewerissa disela-sela rapat dengar pendapat dengan PT PLN Maluku dan Maluku, Jumat (3/11/2023).
Lewerissa meminta PLN memberikan data agar Komisi II dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun Komisi VII DPR RI untuk membahas masalah kelistrikan di wilayah 3T.
Ia berharap ke depan jam operasional listrik mulai dari 6 jam, 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik.
“Memang kendala yang terjadi di wilayah 3T khusus MBD di Kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM,” ujarnya.
Lanjut dia, saat pengawasan Komisi II menemukan di Kabupaten MBD tidak ada depo Pertamina, sehingga pasokan BBM semua dari KKT. Padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh.
“Kalau musim ekstrem kapal pengangkut BBM tidak bisa ke sana, akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM,” ungkapnya.
Menurut Lewerissa, persoalan ini bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua stakeholder baik itu pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya.
“Berkaitan dengan listrik banyak hal yang harus berurusan yakni infrastruktur dan BBM menjadi hal yang paling penting,” ujarnya.
“Untuk wilayah 3T menjadi skala prioritas sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dan menjadi perhatian serius dari PLN. Kita perlu data dari PLN agar Komisi II ke depannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya lagi.
Ia juga meminta PLN memperhatikan standar prosedur dalam pemasangan listrik, karena masyarakat juga mau nyaman.
Sementara itu Senior Manager Transmisi dan Distribusi PT PLN Maluku, Ronal Hutahaean menjelaskan semua pembangkitan sudah cukup. Tetapi ada beberapa lokasi yang disiapkan untuk cadangan, dan bisa menggantikan kalau ada pembangkit yang gangguan.
“Secara umum untuk pembangkitan semua cukup baik,” ujarnya.
Khusus penanganan kelistrikan di wilayah 3T tahun ini, kata Hutahean, banyak desa yang sudah dinyalakan.
“Tahun ini ada 97 lokasi Maluku dan Maluku Utara dan Maluku ada 47 lokasi. Untuk saat ini kita fokus pada wilayah 3T. Target kita untuk elektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Penanganan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
“Kita harapkan pasokan listrik di Maluku bisa terlayani begitu juga dengan sarana pembangkitan, agar masyarakat membantu kita menjaga aset negara,” pungkasnya. (ZI-21)