Kota Ambon Jadi Pilot Project Stranas KwP
ZonaInfo.id, Ambon – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI memilih Kota Ambon dan Yogyakarta sebagai kota Pilot Project Strategis Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP).
Dalam rangka implementasi proyek tersebut, maka digelar Focus Grup Discussion (FGD), Kamis (25/5/23) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon.
Hadir Tim Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas, Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama pimpinan OPD terkait, serta unsur pemuda di Kota Ambon.
Wattimena dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan Pilot Project Stranas KwP di Kota Ambon. Sebab, dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menangani masalah ekonomi dan tingginya angka pengangguran.
Menurut data yang ada, angka pengangguran usia muda di Kota Ambon cukup tinggi, bahkan di atas rata rata nasional.
“Ini terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan usia kerja atau pencari kerja yang didominasi oleh usia produktif,” papar Wattimena.
Lanjut Wattimena, dengan adanya pilot project ini Pemkot Ambon berupaya agar potensi pemuda dimaksimalkan lewat kewirausahaan.
Ia menyebutkan salah satu jenis usaha yang tetap eksis di tengah-tengah tantangan baik itu Covid-19 maupun ancaman resesi ekonomi global, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi UMKM karena selain membantu perekonomian tapi juga penyerapan tenaga kerja yang banyak diisi oleh pemuda,” ujarnya.
Wattimena berharap melalui kegiatan pilot project ini nantinya menemukan langkah strategi yang tepat. “Minimal untuk mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Kementerian PPN/Bappenas RI, Mahendra Arfan dalam paparannya menjelaskan, tingkat kualitas pemuda diukur dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan 5 (lima) domain yakni, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemiminan, serta gender dan diskriminasi.
Dari 5 domain IPP tersebut, yang paling rendah adalah domain lapangan dan kesempatan kerja.
“Ini yang kemdian menimbulkan kekhawatiran tersendiri, karena pemuda adalah kelompok produktif yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa,” kata Arfan.
Lanjut Arfan, berdasarkan hal tersebut, sehingga Kementerian PPN/Bappenas RI membuat kebijakan yang berfokus mengatasi pengangguran melalui strategi kewirausahaan yang membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Ia menambahkan Kementerian PPN/Bappenas akan merumuskan dan melakukan sinkronisasi program/kegiatan dengan mengacu pada intervensi kunci dalam Stranas KwP Provinsi Maluku serta merumuskan rekomendasi perbaikan kualitas keterlibatan pemuda Provinsi Maluku dan Kota Ambon. (ZI-21)
