Melalui 11 Kebijakan Prioritas, Banyak Hal di Kota Ambon Sudah Dituntaskan
ZonaInfo.id, Ambon – Bodewin M. Wattimena tak lama lagi mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota Ambon.
Sejak dilantik Gubernur Maluku, Murad Ismail pada 24 Mei 2022 lalu, banyak masalah di Kota Ambon sudah dituntaskan melalui 11 Kebijakan Prioritasnya.
Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penilaian terbaik bagi Penjabat Wali Kota Ambon.
Kendati begitu Wattimena menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan masyarakat Kota Ambon untuk menilai kinerjanya.
“Semua sudah terlaksana, tapi menurut saya ada yang belum sampai maksimal, misalnya kebijakan prioritas untuk Perwujudan Ambon Bersih. Saya sudah jelaskan kenapa sampai menyebabkan belum bisa maksimal, hal itu tentu bukan berarti tidak ada progres,” ujar Wattimena di sela-sela Halal Bi Halal Pemkot Ambon, Rabu (10/5/2023) di Islamic Center, Waihaong.
Selama hampir setahun kepemimpinannya, Wattimena sudah menyelesaikan sejumlah masalah di masyarakat yang selama ini belum terselesaikan. Misalnya pelantikan Raja Urimessing, Latuhalat dan Raja Laha.
Ada juga program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR). Melalui program ini masyarakat Kota Ambon dari berbagai kalangan datang dan berdialog langsung dengan Kepala Daerah, yang didampingi semua pimpinan OPD.
“Hal tersebut saya lakukan untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat dan kita kerjakan, kita berusaha untuk menyelesaikan setiap masukan, kiritikan dan saran demi kepentingan masyarakat,” ujar Wattimena.
Selain persoalan sampah, Wattimena mengungkapkan kebijakan yang sampai hari ini belum terlaksana adalah Konsolidasi Internal Birokrasi terkait dengan penataan birokrasi.
Ia menjelaskan penaatan birokrasi belum dapat dilaksanakan, karena pihaknya belum mengantongi pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal pengusulan ke Pemerintah Pusat telah dilakukan sejak Desember tahun lalu dan telah mengantongi izin Kemendagri dan KASN.
Pemkot Ambon melalui BKPSDM juga telah menggelar Job Fit bagi pejabat Eselon II.
“Kalau hari ini belum terjadi bukan lagi bicara kebijakan yang belum dilaksanakan, tapi implementasi yang menjadi tanggung jawab dari OPD teknis, sebab Job Fit sudah dilakukan,” ungkapnya.
Terlepas dari hal-hal yang belum terlaksana, namun ada banyak kemajuan pembangunan yang telah dicapai di Kota Ambon. Itu berarti dirinya telah melaksanakan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Ambon dengan baik.
“Menurut saya, saya sudah melakukan semua tugas sebagai Penjabat Wali Kota dengan baik berdasarkan penilaian indikator yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu menunjukan penilaian yang baik saya bersyukur,” tandas Wattimena.
Kendati begitu ia berharap, biarlah Tuhan Yang Maha Kuasa dan masyarakat Kota Ambon yang menilai kinerjanya. Sebab, tidak mungkin upaya memajukan dan mensejahterakan kota ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.
“Tapi paling tidak, ada hal kecil yang telah saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan di kota ini,” ujar Wattimena.
Disinggung tentang dinamika politik jelang Pemilu 2024, Wattimena menegaskan dirinya akan tetap berada pada batasan serta tanggung jawab yang diemban dan tidak akan terkontaminasi dengan politik praktis.
“Saya selalu menegaskan kepada para pegawai Pemerintah Kota Ambon untuk senantiasa jaga netralitas ASN. Dan saya harus komit dengan apa yang saya katakan. Kita bertanggung jawab untuk bekerja dalam pemerintahan, menjaga integritas serta terus meningkatkan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Wattimena mengungkapkan jika dirinya pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Matahari Hanya Satu di Maluku, itu semata-mata mengacu pada posisi Gubernur Maluku yang adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
“Itu semata-mata mengacu pada posisi Pak Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku yang adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ujarnya.
Lanjut Wattimena, Penjabat Wali Kota bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku.
“Hasil kerja saya selaku Penjabat dinilai oleh Gubernur bukan oleh partai politik atau yang lain, dan tidak ada kaitannya dengan partai politik. Tugas seorang birokrat adalah patuh, loyal dan taat kepada pemerintah di atasnya. Sama seperti semua warga negara yang taat dan patuh pada Presiden sebagai Kepala Negara,” tandasnya. (ZI-21)
