
Ketua KPU Buru Ungkap Potensi Konflik di Waehotong Jelang Pemilu
ZonaInfo.id, Namlea – Ketua KPU Kabupaten Buru, Munir Soamole mengungkap adanya potensi konflik antar sesama warga di Desa Waehotong menjelang pemilu tahun 2024 nanti, sebab masyarakatnya terbelah dua. Ada yang pro Kabupaten Buru dan ada pula yang pro Kabupaten Buru Selatan.
Munir Soamole mengungkapkan hal itu, saat ia bersama para komisioner bersilaturahmi dengan Kapolres Pulau Buru, AKBP Nur Rahman, di ruang kerja kapolres, Rabu siang (26/4/2023).
Ketua dan Komisioner KPU Buru melakukan silaturahmi dengan Kapolres Pulau Buru sekaligus membahas tahapan Pemilu yang sedang berlanjut maupun pola pengamanan dalam Pemilu 2024 nanti.
Sebelum bertemu kapolres, Munir Soamole mengaku, kalau sebelumnya dengan Pj. Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, mereka telah melakukan pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku terkait tapal batas Kabupaten Buru dan Buru Selatan, tepatnya di Desa Waehotong.
Munir mengungkapkan, pada saat petugas pantarlih melakukan Coklit di Desa Waehotong beberapa waktu lalu, tensi politik di sana begitu tinggi.
Karena ada sebagian masyarakat Kabupaten Buru ingin masuk wilayah Kabupaten Buru Selatan dan sebaliknya ada masyarakat Kabupaten Buru Selatan ingin masuk Kabupaten Buru.
Untuk itu, dalam tahapan pendaftaran caleg nantinya, KPU Buru akan intens melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait situasi Kamtibmas di sana dan Buru pada umumnya.
Munir berharap, agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan di Waehotong sebelum tahapan Pemilihan tahun 2024 nanti, sehingga tidak berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di dalam masyarakat setempat.
Kedatangan Munir Soamole dan Komisioner KPU di Polres Pulau Buru disambut Nur Rahman dengan tangan terbuka dan selama bersilaturahmi ia ditemani Wakapolres Ruben Sihombing, Kabag Ops AKP Upril W Futwembun, dan Kasat reskrim Iptu Aditya Bambang Sundawa, serta perwira intelkam Aipda Atsmar Tuasa.
Kapolres dalam kesempatan itu mengatakan, dalam hasil pemilu nanti sebagai pihak keamanan, maka Kepolisian akan tetap mengacuh dan menerima rilisan versi KPU.
“Kami Polres Pulau Buru bersedia hadir kapanpun apabila diundang oleh KPUD terkait pengamanan ataupun kegiatan tahapan Pemilu 2024,” ujarnya.
Sementara Kabag Ops, AKP Upsril W Futwembun menambahkan, kalau saat ini sedang berlangsung tahapan pendaftaran caleg, sehingga perlu dilakukan pengamanan guna menghindari gangguan Kamtibmas di Kantor KPU Buru.
“Agar melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila diperkirakan dalam tahapan tersebut dianggap rawan guna melakukan PAM kantor dan Komisioner KPU, ” saran Futwembun.
Futwembun juga ingatkan agar jadwal kampanye diatur dengan baik, karena ada pemilihan Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
“Persoalan Linmas, karena dalam plotingan pengamanan harus disiapkan petugas linmas dari jauh-jauh hari karena dalam pola pengamanan kami ada petugas linmas dalam PAM TPS. Pergeseran logistik serta penampungan logistik surat suara di lokasi TPS juga perlu diperhatikan, ” jelasnya.
Sedangkan Wakapolres Ruben Sihombing dari jauh hari ikut mengingatkan sekaligus harapkan, agar pada saat serpas logistik nanti anggota harus melekat sampai dengan tempat TPS tersebut guna menghindari opini negatif terkait manipulasi logistik surat suara.
“Apabila dalam rakor terkait Pemilu nanti diharapkan menghadirkan dari pihak Telkom guna menjamin jaringan telekomunikasi selama tahapan Pemilu, ” pungkas Ruben. (ZI-18)