ZonaInfo.id, Ambon – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mengagendakan rapat koordinasi (Rakor) pekan depan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas pencegahan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Rapat gabungan komisi bersama Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag yang bertujuan untuk
menanyakan kelangkaan BBM dan temuan penimbunan BBM di beberapa daerah,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada Wartawan, Kamis (6/10/2022).
Lewerissa mengaku banyak keluhan soal penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu sehingga berdampak pada kelangkaan dan harga BBM yang melambung tinggi di sejumlah daerah.
“Selaku wakil rakyat dan juga Ketua Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran BBM dan minta sesuai dengan kebutuhan agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Lewerissa jika terdapat penimbunan maka seharusnya diambil langkah-langkah tegas agar pelaku kejahatan bisa merasakan efek jerah sehingga tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak orang.
“Apalagi kuota BBM untuk triwulan keempat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triwulan ketiga, sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik,” katanya.
Lewerissa mengaku kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah ke atas dan tidak dinikmati masyarakat bawah.
“Namun jika disubsidi terus-menerus akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok,” ungkapnya.
Bahkan kata Lewerissa dampak dari kenaikan harga BBM akan mengakibatkan pengangguran yang cukup tinggi dan bila kenyataan ini terjadi akan menimbulkan kemiskinan yang lebih tinggi.
“Semua pihak harus melakukan pengawasan sebab bukan saja dari pemerintah, jangan sampai bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran,” tandasnya. (ZI-10)