ZonaInfo.id, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary meminta penjabat Bupati, Brigjen TNI Andi Chandra As’Aduddin untuk fokus menyelesaikan potensi konflik batas negeri atau petuanan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Salah satu tugas yang diberikan Mendagri kepada penjabat Bupati SBB adalah menyelesaikan potensi konflik horizontal yang cukup tinggi yang ada di Kabupaten SBB,” kata Samson Atapary kepada ZonaInfo.id, Kamis (15/9/2022).
Selain itu kata Atapary ada tuntutan dari dusun-dusun yang besar dan telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Desa Administrasi, tetapi belum terakomodir.
“Ini secara strategis mesti harus melakukan yang namanya penguatan terhadap negeri-negeri adat,” tandas anggota DPRD dari dapil Kabupaten SBB ini.
Menurut Ketua Komisi IV ini, salah satu cara penguatan terhadap negeri adat yaitu memberikan dasar legalitas atau dasar hukum terhadap negeri-negeri adat lewat penetapan negeri adat sebagai Desa Adat atau Negeri Adat sesuai perintah Undang-undang Nomon 6 tahun 2014.
“Dengan pemerintahan adat inilah mereka bisa secara adat menjelaskan tentang wilayah-wilayah petuanan dan kalau ada masalah atau sengketa di wilayah petuanan itu bisa difasilitasi untuk diselesaikan,” ujar Atapary. (ZI-10)