Kukuhkan Bunda GenRe Kota Ambon Widya Ajak Remaja Pahami PUP
ZonaInfo.id, Ambon – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad mengukuhkan Ketua TP-PKK Kota Ambon Ny. Felicia Maria Wattimena sebagai Bunda Generasi Berencana (GenRe) Kota Ambon.
Pengukuhan berlangsung di Hotel Marina, Selasa, (21/6/2022).
Pengukuhan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Nomor 66/PK.02.02/J4/2022, tentang Pengukuhan Bunda GenRe Kota Ambon.
Usai pengukuhan berlanjut dengan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan menghadirkan Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa dan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Sarles Brabar sebagai narasumber.
Hadir sederet pejabat daerah yakni, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Halima Soamole, Kadis Ketahanan Pangan Luthfi Rumbia, Widyaiswara Ahli Utama Sartono Pining, Sekda Kota Ambon Agus Ririmasse, para anggota TP-PKK Provinsi Maluku/Kota Ambon dan undangan lainnya.
Melalui Program GenRe Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad mengajak remaja untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga mampu melangsungkan pendidikan secara terencana, berkarier dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi
Widya yang juga Bunda GenRe Maluku mengatakan stunting bukan sekedar permasalahan nasional, tapi juga permasalahan global.
Dalam kerangka pembangunan kualitas SDM, permasalahan stunting mempunyai dampak yang sangat merugikan kesehatan maupun produktivitas ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang.
Olehnya itu diperlukan kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting.
“Mari tetap bangun koordinasi. Temukan kekuatan masing-masing untuk disinergikan menjadi kekuatan bersama. Hanya dengan begitu angka stunting bisa kita turunkan,” ujar Widya.
Penjabat Wali Kota Ambon Boedewin Wattimena telah menetapkan 11 kebijakan prioritas. Satu dari belasan kebijakan prioritas tersebut berhubungan dengan percepatan penurunan stunting, yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon dengan pemerintah pusat dan Provinsi Maluku.
Hal ini dimaksudkan agar percepatan penurunan stunting menjadi salah satu kebijakan prioritas sampai di tingkat desa kelurahan. Artinya seluruh aparatur pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama, serta terlibat aktif melaksanakannya.
“Di kecamatan ada rembuk stunting. Ada target desa/kelurahan bebas stunting. Ada alokasi belanja untuk percepatan penurunan stunting yang dialokasikan secara berjenjang sampai di tingkat desa kelurahan. Kepada TP-PKK Kota Ambon jangan sungkan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TP-PKK Provinsi Maluku,” tandas Wattimena.
Wattimena menegaskan, untuk melakukan hal di atas kerja sama antar OPD dengan TP-PKK baiknya terus dibangun dengan tujuan yang sama, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
“Harus ada tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Harus ada empati dan keberpihakan kita terhadap anak-anak yang menderita stunting. Bahkan untuk jangka panjang kita bisa memastikan terjadi penurunan stunting di Kota Ambon,” ujarnya. (ZI-10)
