
Wattimena: Pentingnya Penguatan APIP, Cegah Potensi Penyimpangan dan Korupsi
ZonaInfo.id, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menegaskan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan dan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026).
Wali Kota menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi ruang pembinaan sekaligus penguatan kapasitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Wali Kota, pengawasan internal yang berjalan optimal menjadi salah satu kunci untuk memastikan seluruh program pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan kita adalah memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, terutama di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Setiap rupiah dari anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, jangan sampai satu rupiah pun terbuang percuma. Pastikan setiap anggaran yang kita miliki dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Wali Kota berharap melalui rapat koordinasi tersebut, jajaran APIP semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki keberanian dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, potensi pelanggaran dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti, Kasatgas Supervisi Wilayah V beserta anggota tim KPK, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dwi Budi Wahyuningsih, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, KPK, Kemendagri, dan BPKP, diharapkan fungsi pengawasan internal semakin efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (ZI-21)
