
Ranperda APBD 2027 Kota Ambon Masuk DPRD
ZonaInfo.id, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (16/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Kota Ambon.
Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa. Hadir, Ketua DPRD Mourits L. Tamaela, Sekkot, Robby Sapulette, Wakil Ketua II, Patrick Moenandar, Pimpinan OPD, Forkopimda, serta anggota DPRD Kota Ambon
Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan APBD bukan sekadar deretan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya
Wali Kota mengungkapkan, mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 serta menyelaraskan tema kebijakan fiskal nasional Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, Pemerintah Kota Ambon mengusung arah kebijakan pembangunan tahun 2027 pada Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif untuk Ambon Berdaya Saing.
“Pemahaman ini harus kita pahami sebagai dorongan untuk memperbaiki cara kita dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita untuk dikelolanya,” tandasnya
Lanjut Wali Kota, dalam kondisi kemampuan fiskal yang perlu dikelola secara cermat, anggaran tidak boleh terserap untuk kegiatan yang kurang berdampak. Setiap rupiah belanja harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan manfaat, efektivitas, dan kontribusinya terhadap prioritas pembangunan.
Wali Kota menyampaikan sejumlah indikator makro ekonomi Kota Ambon tahun 2027 sebagai berikut:
* Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan menguat di angka 6,69%. Target ini dinilai realistis merujuk pada kinerja ekonomi kuartal II sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,36% (year-on-year).
* Tingkat Kemiskinan: Diproyeksikan berada pada angka 4,90% (terjaga di bawah 5%).
* Inflasi Daerah: Dikendalikan pada kisaran 1,5% hingga 3,5% melalui empat strategi utama (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
* Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Masih menjadi tantangan di angka 11,67%, sehingga penguatan sektor pariwisata, UMKM, dan penyelenggaraan event kreatif akan digenjot untuk membuka lapangan kerja.
Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Wali Kota juga merincikan struktur anggaran Kota Ambon dirancang dengan penyesuaian dan efisiensi belanja sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Dianggarkan sebesar Rp1,167 triliun (Rp1.167.823.088.845), turun 1,95% dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1,190 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp906,76 miliar.
- Belanja Daerah: Dianggarkan sebesar Rp1,141 triliun (Rp1.141.073.088.845), mengalami penyesuaian turun sebesar 16,77% dari APBD Perubahan 2026 (Rp1,332 triliun). Alokasi belanja mencakup:
- Belanja Operasi: Rp973,99 miliar
- Belanja Modal: Rp82,20 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp9,02 miliar
- Belanja Transfer (bantuan keuangan ke pemerintah desa): Rp75,84 miliar
- Pembiayaan Daerah: Dianggarkan sebesar Rp55,75 miliar (neto), yang terdiri dari penerimaan pembiayaan (SiLPA 2026) sebesar Rp1,10 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp56,85 miliar.
Wali Kota menjelaskan, dengan komposisi tersebut, rancangan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar 2,48% dari pendapatan daerah.
Wattimena memastikan angka ini masih berada dalam batas toleransi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026.
“Langkah ini kita ambil sembari berharap adanya relaksasi transfer keuangan ke daerah dari pemerintah pusat. Jika kita tidak berani mengambil langkah ini, kita akan kesulitan melaksanakan berbagai program prioritas,” ujar Wali Kota.
Wali Kota berharap proses pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon dapat berjalan lancar sehingga Ranperda APBD 2027 dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu, yakni paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan Wali Kota dan Ketua DPRD, menandatangani berita acara penyerahan Ranperda 2027 beserta Nota Keuangan. (ZI-21)
