
Stunting Menurun, Pemkot Ambon Siapkan Insentif Khusus di APBD 2027
ZonaInfo.id, Ambon – Penderita stunting di Kota Ambon perlahan menurun. Pemkot Ambon menyiapkan insentif khusus di APBD 2027 bagi kecamatan, desa/negeri dan kelurahan yang berhasil menangani stunting.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat memimpin apel pagi, Senin (16/11/2026), di Balai Kota.
Wali Kota menyerahkan sertifikat penghargaan kepada desa/negeri, kelurahan yang bebas stunting.
Wali Kota memberikan apresiasi kepada berbagai pihak, terkhususnya TP-PKK, kader posyandu, Kelurahan, Desa, Negeri serta Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kota Ambon.
Angka penderita stunting di Kota Ambon terus mengalami penurunan, meskipun lajunya cenderung lambat dan bertahap. Oleh karena itu, Wali Kota menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi dari seluruh elemen dalam mengawal program prioritas ini.
“Secara persentase penderita stunting di Kota Ambon terus mengalami penurunan walaupun memang turunnya agak lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja bersama kita semua,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan penghargaan yang diberikan merupakan simbol apresiasi bagi seluruh unsur yang berjuang di tingkat akar rumput.
“Penghargaan tersebut tidak hanya sekadar lembaran sertifikat yang ditandatangani oleh saya, melainkan bentuk penghargaan nyata atas dedikasi luar biasa para petugas di lapangan,” tandasnya.
Sebagai langkah motivasi ke depan, Pemkot Ambon berencana akan menyiapkan insentif khusus yang akan dimasukkan ke dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Insentif ini diperuntukkan bagi kecamatan serta desa, negeri, dan kelurahan yang dinilai berhasil dalam upaya penanganan stunting.
“Tahun depan, kecamatan bisa mendapatkan insentif sekitar Rp100 juta, sementara desa, negeri, dan kelurahan bisa mendapatkan sekitar Rp50 juta. Ini sebagai bentuk motivasi agar kerja-kerja penanganan stunting semakin baik dan membudaya,” ujarnya.
Melalui langkah motivasi dan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkot Ambon optimis angka stunting dapat terus ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.
Soroti SPJ OPD
Dalam arahannya, Wali Kota juga menyoroti hasil evaluasi Inspektorat terkait masih adanya sejumlah OPD yang belum menyelesaikan laporan SPJ hingga pertengahan tahun. Ia menegaskan Pemkot Ambon akan menerapkan sistem reward and punishment yang ketat pada penyusunan anggaran mendatang.
“Kita akan memberikan penghargaan kepada OPD yang tepat waktu menyelesaikan SPJ. Sebaliknya, yang masih sampai Juni juga belum selesai, itu pasti kita potong anggaran tahun depan. Kasih anggaran yang sedikit saja tidak bisa selesaikan SPJ dengan baik, apalagi mau tambah anggaran,” tandasnya.
Wali Kota meminta para staf pengelola keuangan di setiap dinas untuk serius membantu kepala OPD masing-masing dalam menertibkan administrasi keuangan.
Pastikan TPP, ADD, dan Intensif Lunas
Terkait TPP ASN, Wali Kota menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan seluruh hak pegawai dilunasi pada awal Desember mendatang agar tidak menyisakan utang belanja pegawai.
“Awal Desember pastikan TPP lunas, ADD lunas, insentif posyandu, PAUD, RT, RW, hingga tua-tua agama lunas. Untuk TPP bulan November dibayar di Desember, sedangkan TPP Desember tetap dibayarkan pada Januari tahun depan agar genap 12 bulan sesuai aturan kerja,” ujarnya.
Wali Kota mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak ketiga agar segera mengajukan pencairan dana bagi pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa tahun 2026 yang telah rampung.
“Jangan tunggu sampai 31 Desember baru semua antre di BPKAD persis macam pasar malam. Sekarang uangnya sudah ada, segera ajukan pencairan supaya tidak menumpuk di akhir tahun dan berisiko terbawa menjadi utang,” tandasnya.
Turut hadir, Sekkot, Robby Sapulette, Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Ketua DWP Kota Ambon, Saartje Sapulette, Pimpinan OPD, serta undangan lainnya. (ZI-21)
