Pembayaran Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbae Mulai Dilakukan Nontunai
ZonaInfo.id, Ambon – Pembayaran retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Pasar Arumbae, Mardika mulai dilakukan secara nontunai.
Pembayaran digital melalui Sistem Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Non-tunai (SIRIP IKAN) itu, diluncurkan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Kamis (12/11/2026), di Pasar Arumbae, Mardika. Turut hadir, Sekkot Robby Sapulette.
Peluncuran ditandai dengan pengoperasian mPOS (alat untuk melakukan pembayaran) retribusi nontunai oleh Wali Kota dan seorang perwakilan pedagang ikan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan warga Kota Ambon harus bersyukur, karena indeks digitalisasi di Kota Ambon sudah sangat bagus.
“Mestinya kita bersyukur baik pemerintah maupun warga Kota Ambon, hari ini dari indeks digitalisasi katong sudah sangat bagus. Kita sudah ada di angka 3,60 dari 4,” ujarnya.
Wali Kota menekankan, era digitalisasi merupakan era yang harus bisa diterima oleh masyarakat luas serta harus mampu beradaptasi.
“Era digitalisasi ini merupakan era yang suka atau tidak suka, kita mesti beradaptasi dengannya. Karena pada prinsipnya perkembangan teknologi informasi ini dia mempermudah kita dalam banyak hal,” tandasnya.
Wali Kota mengatakan, dengan mendigitalkan semua hal, maka masyarakat akan terbantu, apalagi terkait dengan penerimaan daerah.
“Ada banyak pihak yang selalu memberikan masukan kepada Pemerintah Kota, khusus kepada saya, terkait dengan ada pungutan-pungutan yang sebenarnya resmi, tetapi karena dilakukan secara tunai, masyarakat mempertanyakan apakah dia masuk ke kas daerah atau tidak, apakah bertanggung jawab atau tidak, ataukah masuk ke kantong orang yang memungut,” ungkapnya.
Lanjut Wali Kota, untuk menjawab keresahan masyarakat maka kita terus melakukan upaya-upaya, inovasi-inovasi supaya semua transaksi di Kota Ambon dilakukan secara non-tunai.
Wali Kota Ambon memberikan apresiasi kepada pihak Bank Maluku Maluku Utara atas dukungannya dalam mendorong Ambon menjadi kota digital yang transparan dan akuntabel.
“Kalau dilakukan secara nontunai, kita beradaptasi dengan era digitalisasi, sekaligus menjamin bahwa kontribusi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah tidak salah sasaran, digunakan sebagaimana mestinya, dan terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Wali Kota.
Wali Kota mengatakan, dengan diterapkannya sistem SIRIP IKAN berbasis nontunai, setiap transaksi pembayaran hasil lelang kini langsung masuk ke kas daerah tanpa risiko kehilangan uang tunai di jalan.
“Dana retribusi yang dihimpun tersebut nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan fasilitas umum lainnya di Kota Ambon,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memperluas pembangunan TPI ke wilayah lain seperti Leitimur dan Nusaniwe guna mempermudah akses bagi nelayan setempat.
“Inovasi sebaik apapun tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai. Mari katong (kita) bangun kolaborasi bersama agar kesejahteraan masyarakat nelayan dan pedagang di Ambon semakin meningkat,” tandasnya.
Sebelumnya, pada laporan Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, Claudya Simatauw menyampaikan, launching ini adalah tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perikanan Kota Ambon dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
“Peluncuran Sirip Ikan ini mendukung partisipasi atau digitalisasi pembayaran retribusi TPI yang lebih mudah, transparan, tertib, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” ujarnya.
Simatauw berharap inovasi ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan awal dari peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta penguatan TPI sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Ambon.
Direktur Utama Bank Maluku dan Maluku Utara, Syahrisal Imbar, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas komitmen kuatnya dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. (ZI-21)
