Hasil Audit SK Kenaikan Pangkat Palsu, 45 Guru Setor Rp74,7 Juta, Wali Kota Beberkan Kronologi dan Siapa yang Terlibat

ZonaInfo.id, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena membeberkan hasil audit Inspektorat kasus SK kenaikan pangkat palsu. Teridentifikasi 45 guru menyetor Rp74,7 juta untuk mendapatkan SK yang tidak sesuai prosedur.

Saat konferensi pers, Senin (9/10/2026), di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Wali Kota membeberkan kronologi dan cara pelaku beroperasi.

Hasil pemeriksaan Inspektorat mencatat pergerakan kasus bermula dari kontak awal via WhatsApp pada 7 November 2025. Memasuki periode Januari hingga Maret 2026, pelaku berinisial GOKS, yang merupakan istri dari seorang ASN BKPSDM Kota Ambon, mulai mendatangi sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Kemudian, untuk meyakinkan para korban, GOKS mengenakan seragam ASN dan membawa surat tugas berkopp Dinas Pendidikan yang mengklaim dirinya sebagai konsultan pendidikan.

Wali Kota menjelaskan, dalam aksinya, GOKS menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penetapan angka kredit, sekaligus meminta username, password, serta akses aplikasi MyASN milik para guru.

Pada periode April hingga Mei 2026, SK kenaikan pangkat bodong/palsu beserta penetapan angka kredit konvensional manual mulai diserahkan kepada para korban. Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencurigai dokumen tersebut karena tanda tangan yang tertera tidak asli.

Meski GOKS sempat memblokir kontak sejumlah pihak pada 4 Juni 2026, peredaran SK palsu terus berlanjut. ASN menerima fisik SK hingga Agustus 2026, sampai akhirnya pihak bendahara menemukan ketidaksesuaian gaji pada periode Juni–Oktober 2026.

Kasus ini terang benderang setelah BKN Kantor Regional IV menyatakan tidak pernah menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) atas SK-SK tersebut per 15 Oktober 2026.

Wali Kota menyampaikan, proses kenaikan pangkat ASN saat ini telah menggunakan sistem aplikasi sehingga seluruh dokumen persyaratan harus diunggah untuk selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dulu, sebelum menggunakan aplikasi, seluruh berkas persyaratan dikumpulkan secara manual dan dibawa ke BKN Regional di Makassar. Namun, sekarang tidak perlu lagi. Semua dokumen cukup diunggah melalui aplikasi, kemudian BKN yang melakukan penilaian,” ujarnya.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, jelas Wali Kota, BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat. Tanpa adanya Pertek dari BKN, SK kenaikan pangkat tidak dapat diterbitkan melalui mekanisme yang sah.

“Kalau mengikuti mekanisme resmi, pasti ada Pertek. Di dalam Pertek itu dijelaskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk naik pangkat atau belum. Jika memenuhi syarat, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang dapat menandatangani SK kenaikan pangkat,” ujarnya.

Wali Kota mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ditemukan sejumlah SK yang diduga tidak melalui mekanisme tersebut. Bahkan, nomor Pertimbangan Teknis (Pertek) yang tercantum dalam dokumen tersebut dipertanyakan karena tidak pernah diterbitkan oleh BKN.

“Yang ini tidak melalui mekanisme resmi. Perteknya diduga palsu, kemudian dibuat nomor Pertek sendiri dan selanjutnya dicetak SK. Karena itu, BKN mempertanyakan dokumen tersebut sebab Pertek yang tercantum tidak pernah dikeluarkan oleh BKN,” tegasnya.

Wali Kota mengungkapkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menyimpulkan SK tersebut tidak diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur kepegawaian sebagaimana mestinya.

Terkait pihak-pihak yang telah diperiksa, Wali Kota menyampaikan Inspektorat masih sebatas melakukan pemeriksaan administrasi dan menguji data serta keterangan yang diperoleh. Pemerintah Kota Ambon akan menyerahkan persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan dan menguji data-data yang dimasukkan. Untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau tidak, itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, persoalan ini akan kami koordinasikan dan serahkan kepada APH,” tandasnya.

Wali Kota menyebutkan, pada awalnya jumlah laporan dugaan SK bodong yang diterima masih terbatas. Namun, setelah Pemerintah Kota Ambon mengumumkan secara terbuka dan meminta seluruh ASN melaporkan apabila memiliki atau mengetahui adanya SK yang mencurigakan, jumlah temuan meningkat menjadi 45 orang.

Wali Kota meminta seluruh ASN yang merasa memiliki SK kenaikan pangkat bermasalah agar segera melaporkan kepada BKPSDM Kota Ambon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat.

“Kami ingin semua persoalan ini diproses dengan baik. Karena itu, kalau ada ASN yang memiliki informasi atau merasa mendapatkan SK bodong, segera laporkan ke BKPSDM supaya bisa diaudit oleh Inspektorat,” tandasnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam proses administrasi kepegawaian, terutama pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Pengurusan kenaikan pangkat harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pengelola kepegawaian di masing-masing OPD sebelum diteruskan kepada BKPSDM.

Wali Kota mengingatkan, akses terhadap aplikasi kepegawaian, termasuk akun SIASN dan MyASN, bersifat pribadi sehingga setiap ASN harus menjaga kerahasiaan username dan password masing-masing.

“Setiap ASN memiliki akun dan password sendiri. Tidak boleh sembarang orang menggunakan atau mengakses akun tersebut. Karena itu, kita harus memastikan bahwa seluruh proses pengurusan kepegawaian dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku,” tandasnya.

Inspektorat Kota Ambon mengidentifikasi sejumlah pihak yang terlibat dalam jaringan ini dengan peran masing-masing yakni:

1. GOKS (Non-ASN / Istri ASN BKPSDM): Berperan mengumpulkan uang dari para guru, menguasai akun MyASN korban, mengubah penetapan angka kredit, hingga menerbitkan dan menyerahkan SK bodong (status: terduga utama).
2. LR (ASN BKPSDM): Diduga bertindak sebagai penghubung antara GOKS, JM, dan para guru, serta memerintahkan pembuatan penetapan angka kredit konvensional (status: diduga turut serta).
3. JM (ASN / Mantan Operator CSN BKPSDM): Membantu menerima dan menginput berkas dari GOKS serta memberikan bimbingan terkait angka kredit. Hasil audit tidak menemukan bukti JM membuat SK bodong (status: pelanggaran prosedur).
4. 45 ASN Guru: Berada di bawah naungan Dinas Pendidikan yang tersebar di 20 sekolah di Kota Ambon. Para guru ini menyerahkan uang dan berkas serta menggunakan SK palsu untuk penyesuaian gaji (status: korban, namun melakukan kesalahan fatal karena mengurus kenaikan pangkat di luar mekanisme resmi).

Wali Kota menegaskan seluruh SK yang beredar dinyatakan tidak sah karena diterbitkan tanpa Pertek BKN dan tidak terdata dalam sistem IASN. Menindaklanjuti temuan audit ini, Inspektorat menerbitkan lima rekomendasi yakni

1. Pembenahan Pemastian dan Pengendalian: Memperketat sosialisasi jalur resmi kenaikan pangkat serta melarang keras ASN memberikan akun atau akses MyASN kepada pihak manapun.
2. Verifikasi Ulang Dokumen: Melakukan verifikasi menyeluruh terhadap 45 SK guru. Pemkot mencatat terdapat kasus di mana guru menerima dua SK (satu bodong dan satu asli yang diusulkan melalui jalur resmi Dinas Pendidikan).
3. Pemisahan Fungsi Manajemen: Memisahkan secara tegas fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran gaji di BKPSDM. Penyesuaian gaji wajib melalui verifikasi nomor Pertek BKN terlebih dahulu.
4. Pemulihan Kerugian Daerah: Melakukan penghitungan detail dan pemulihan atas kerugian daerah sebesar Rp24,6 juta.
5. Sanksi Kepegawaian dan Pelaporan ke APH: Memproses sanksi administratif kepegawaian bagi pihak yang melanggar serta meneruskan berkas perkara ke APH.

Berdasarkan audit Inspektorat, 45 ASN guru tersebut menyerahkan total uang sebesar Rp74,7 juta kepada pelaku.

Penggunaan SK palsu tersebut sempat berdampak pada penyesuaian gaji di bendahara selama 2 hingga 3 bulan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.

Wali Kota memastikan besok, Selasa (10/11/2026), berkas perkara akan diteruskan kepada APH.

Hadir dalam konferensi pers, Sekkot, Robby Sapulette, Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly Kalahatu, serta Pimpinan OPD. (ZI-21)