
Wali Kota Serahkan Sertifikat KemenPPPA kepada SD Negeri 64 Ambon
ZonaInfo.id, Ambon- Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menyerahkan sertifikat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kepada SD Negeri 64 Ambon sebagai sekolah ramah anak.
Penyerahkan dilakukan saat Apel Pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Senin (9/2/2026), di Balai Kota.
Wali Kota berharap seluruh sekolah di Kota Ambon dapat menjadi satuan pendidikan yang ramah anak, ramah disabilitas, dan menjamin perlindungan bagi peserta didik.
“Saya minta Dinas Pendidikan memastikan anak-anak terlindungi dalam proses belajar mengajar,” tandasnya.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Ambon dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku.
Wali Kota menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita terus membuka diri untuk bekerja bersama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak. Penandatanganan kerja sama kita lakukan secara sederhana dalam apel pagi agar bisa disaksikan seluruh ASN,” ujarnya.
Wali Kota melanjutkan, perubahan tradisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi bagian dari apel rutin bertujuan agar seluruh pegawai memahami dan mendukung setiap bentuk kerja sama yang dibangun pemerintah daerah.
Wali Kota menjelaskan, kerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Maluku menjadi pedoman dalam mendukung pembinaan warga binaan, termasuk melalui pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas, serta pemasaran produk hasil karya mereka.
“Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk membantu saudara-saudara yang sedang dibina agar siap kembali ke masyarakat dengan bekal yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur hukuman sosial. Pemkot Ambon siap mendukung pelaksanaannya, termasuk dalam penanganan persoalan kebersihan dan lingkungan.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri terkait pelaksanaan hukuman sosial, misalnya dalam kegiatan pembersihan sampah,” ujarnya.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen Pemasyarakatan Maluku atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ia berharap seluruh kesepakatan yang ditandatangani dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Kita sudah beberapa kali berkolaborasi. Harapannya, semua yang kita sepakati hari ini benar-benar dilaksanakan,” tandasnya.
Terkait manajemen kepegawaian, Wali Kota menyampaikan rencana mutasi dan promosi jabatan administrator dan pengawas dalam waktu dekat. Ia meminta seluruh pimpinan OPD segera mengusulkan kebutuhan jabatan hingga tingkat kelurahan.
“Semua jabatan harus terisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Pejabat administrator dan pengawas adalah tulang punggung organisasi,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penataan jabatan kepala puskesmas agar segera definitif dan tidak terlalu lama berstatus pelaksana tugas (Plt).
Wali Kota berharap seluruh ASN semakin meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Ambon.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkot Ambon terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi merupakan urusan bersama yang memerlukan peran aktif pemerintah daerah.
“Dukungan Pemkot Ambon sangat dibutuhkan, mulai dari kebijakan, anggaran, fasilitas pembinaan, hingga pemberdayaan warga binaan,” ujarnya.
Menurut Ricky, peran pemerintah kota juga penting dalam memastikan proses integrasi sosial bagi warga binaan yang kembali ke masyarakat agar dapat diterima dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.
Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang modern dan berorientasi pada pemulihan sosial.
“Kami mengajak seluruh jajaran Pemkot Ambon untuk terus memperkuat sinergi demi keberhasilan pembinaan dan reintegrasi warga binaan,” tandasnya.
Hadir Wakil Wali Kota, Ely Toisutta, Sekkot, Robby Sapulette, jajaran Direktoral Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Maluku, pimpinan OPD, kepala sekolah, kepala puskesmas, camat, lurah, kepala desa serta para ASN. (ZI-21)
