Atapary Sesalkan Dinas Pendidikan & SMA Siwalima Langgar Komitmen Penerimaan Siswa Baru

ZonaInfo.id, Ambon – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary menyesalkan pimpinan SMA Siwalima Ambon dan Dinas Pendidikan Maluku melanggar komitmen dalam penerimaan siswa baru.

Dinas Pendidikan, SMA Siwalima Ambon Bersama Komisi IV DPRD sudah sepakat bahwa penerimaan siswa baru hanya berjumlah 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku. Gubernur juga sudah menyetujui komitmen ini.

“SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu,” ungkap Samson Atapary kepada wartawan, Senin (12/6/2023) di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon.

Atapary mengaku sudah ada kesepakatan dengan SMA Siwalima Ambon dan Dinas Pendidikan Maluku untuk tidak ada titipan-titipan.

“Banyak orang yang datang banyak untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi kita tolak, karena sudah komitmen yang kita putuskan ketuk palu bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip,” tandasnya.

Ia menjelaskan saat rapat dengan Dinas Pendidikan dan SMA Siwalima sudah ditegaskan kalau hari itu tes penerimaan, maka hari itu juga hasilnya harus keluar. Namun ternyata ada jedah waktu. Ini berarti penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon tidak beres.

“Kita bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi,” ujarnya.

Atapary menjelaskan awalnya format penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon adalah rekonsiliasi. Jadi 11 Kabupaten dan Kota yang masuk itu berimbang dari segi agama supaya para siswa bisa komunikasikan bahwa persoalan agama itu tidak ada masalah, sehingga bisa membawa pesan damai kepada orang-orang di kampung mereka pasca konflik sosial ketika itu.

“Ini kan sudah tidak  relevan makanya yang kita minta ada subsidi bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Kalau tidak orang bisah gugat ke Pemerintah Daerah. Kenapa APBD hanya diberikan pada SMA Siwalima,  kenapa SMA yang lain tidak, padahal di SMA yang lain juga ada orang yang miskin,” tandas Atapary.

“Ini kita juga akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Maluku, kenapa apa yang kita putuskan bersama yang juga sudah disetujui oleh Gubernur,  lalu kenapa tidak dilaksanakan,” tandasnya lagi.

Karena itu, Komisi IV akan minta tes ulang apabila menemukan fakta terkait masalah ini. (ZI-10)