Warga Keluhkan Kondisi Talud Diponegoro dan Usul Pemutakhiran Data PBB di Program WAJAR

ZonaInfo.id, Ambon – Warga mengeluhkan talud di kawasan Diponegoro. Kondisinya tidak normal dan kerap menjadi titik banjir.

Keluhan warga bernama Ronni Pattiasin ini disampaikan saat menghadiri Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Jumpa Rakyat (WAJAR), Jumat (13/3/2026), di Balai Kota.

Pattiasina mengaku sudah pernah menyampaikan masalah ini pada saat WAJAR November 2025 lalu. Namun belum ada tindak lanjut, sehingga ia datang lagi.

Ia menjelaskan talud tersebut berada di belakang Kantor Klasis GPM Kota Ambon. Panjang talud tersebut sekitar delapan meter. Ada bagian tidak normal berbentuk huruf U sekitar 80 sentimeter, sehingga kerap menjadi titik masuknya banjir saat musim hujan.

“Kalau banjir yang kami biasa dapati dari tahun ke tahun itu dari situ. Padahal kemarin saya sudah katakan biayanya tidak sampai 30 juta, apakah nilai kecil ini harus menunggu dari Balai Sungai Provinsi,” tandas Pattiasina.

Ia juga mengusulkan agar ada proses pemutakhiran data PBB dengan menggunakan format data yang jelas seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Warga lainnya, Agus Haumahu menyampaikan keluhan terkait pemasangan sambungan air bersih. Ia mengaku ke Kantor PDAM untuk daftar, namun dijawab sudah ditutup sejak tahun 2023.

“Beta pergi daftar di PAM ternyata sudah tutup dari 2023, tapi kemarin-kemarin ada pemasangan baru. Kenapa beta daftar untuk pemasangan seng bilang sudah tutup. Jadi beta bilang hari Jumat beta datang di WAJAR untuk sampaikan ke Pak Wali Kota supaya dibuka kembali,” ujarnya.

Warga bernama Cak menyampaikan dugaan penyimpangan trayek angkutan umum. Ada angkutan punya izin trayek Siwang, namun beroperasi di jalur Kudamati.

“Kalau mutasi jalur itu ada di regulasi atau tidak? Setahu beta kalau mutasi jalur itu tidak ada, yang ada mutasi keluar daerah atau mutasi masuk. Tapi ini penyimpangan antar trayek dan bukan Siwang saja, ada juga Bentas,” ujarnya.

Ia mengatakan para sopir hanya bisa menyampaikan keluhan tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk melarang kendaraan yang dianggap menyimpang dari trayeknya.

Menanggapi keluhan warga soal talud Diponegoro, Sekkot, Robby Sapulette meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Pak Pattiasina sudah dua kali datang ke sini terkait dengan talud di Diponegoro itu, tolong ditindaklanjuti supaya jangan lagi Pak Pattiasina datang lagi untuk persoalan talud ini,” ujarnya.

Sekkot mengakui, secara kewenangan wilayah sungai berada pada Balai Sungai. Namun demikian, Pemerintah Kota tetap perlu mengambil langkah antisipasi agar tidak menimbulkan persoalan di musim penghujan.

“Memang wilayah sungai wewenangnya ada pada Balai Sungai, tapi kalau Pak Pattiasina bilang tadi sekitar delapan meter, kurang lebih coba diambil langkah jangan sampai jadi persoalan di musim penghujan nanti. Pak Kadis PUPR tolong,” tandasnya.

Sekkot juga memberikan apresiasi kepada Pattiasina yang mengusulkan agar dilakukan pemutakhiran data PBB dengan benar.

Ia mengatakan terdapat sejumlah bangunan yang awalnya memiliki izin dengan luas tertentu, namun kemudian diperluas tanpa adanya penyesuaian data wajib pajak.

“Kita perlu memberikan apresiasi, karena beliau memantau persis di lapangan. Ada yang luas bangunan berdasarkan izin awal itu cuma sekitar 120 meter persegi, tetapi ternyata telah dikembangkan atau luas bangunannya ditambah, sementara wajib pajaknya masih sesuai dengan izin yang pertama,” tandas Sekkot.

Karena itu, kata Sekkot, perlu dilakukan kembali validasi terhadap bangunan-bangunan yang ada di Kota Ambon.

“Ini penting karena salah satu sumber pendapatan pemerintah yang belum dikelola secara maksimal ada pada PBB. Diharapkan pada tahun ini penataan itu dilaksanakan sehingga ada kepastian sekaligus menambah pendapatan daerah,” ujarnya.

Sementara soal pelayanan air bersih, Sekkot memberikan apresiasi kepada Perumdam Tirta Yapono yang dinilai bergerak cepat dalam menangani persoalan distribusi air bersih di Kota Ambon.

“Persoalan kemarin perlu kita beri apresiasi kepada PDAM, dalam hal ini Tirta Yapono karena bisa bergerak cepat sehingga ada langkah-langkah konkret dalam kaitan dengan penanganan air bersih di Kota Ambon,” ujarnya.

Ia mengakui belum semua wilayah di Kota Ambon tercover oleh pelayanan air bersih.

“Kemarin ketika kami kunjungan ke Benteng bawah itu sudah selesai, sekarang persoalannya dari TVRI ke bawah. Nanti kita bersama Perumdam Tirta Yapono akan mencari solusi agar warga di situ juga bisa mendapat fasilitas air bersih. Itu menjadi tugas besar Direktur Tirta Yapono bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat berkaitan dengan air bersih,” tandasnya.

Terkait dugaan penyimpangan trayek angkutan umum di kawasan Siwang, Kepala Dinas Perhubungan, Yan Suitella menjelaskan persoalan trayek tersebut sudah berlangsung sejak tahun lalu. Bahkan sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Ambon tidak lagi mengeluarkan izin trayek baru.

“Terkait trayek Siwang, mungkin masalah ini sudah dari tahun kemarin. Beta jelaskan saja sejak 2018 tidak pernah ada izin trayek baru, karena berdasarkan hasil survei semua jalur sudah over kapasitas,” jelasnya.

Ia mengungkapkan izin trayek di jalur Siwang saat ini hanya ada tiga, yakni dua milik dr. Riry dan satu milik pihak gereja. Persoalan muncul karena salah satu kendaraan yang sebelumnya beroperasi di jalur Siwang dialihkan ke jalur Kudamati akibat kendaraan lama yang rusak.

“Jadi ibu dokter ini punya izin trayek di Siwang dan juga di Kudamati. Karena angkot Kudamati kendaraannya sudah rusak, beliau memindahkan angkot jalur Siwang ke Kudamati. Jadi jatuhnya peremajaan. Waktu itu juga ada kesepakatan bahwa kami putihkan jalur Siwang dan Kudamati hanya tukar kendaraan,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak ada penambahan trayek baru di jalur Kudamati dan pemerintah telah melakukan mediasi dengan para pengurus jalur.

Hadir dalam program WAJAR, Kadis Kominfosandi Ronald Lekransy dan pimpinan OPD lainnya. (ZI-21)