Pemkot Ambon Tindak Lanjuti Berbagai Keluhan Warga di WAJAR
ZonaInfo.id, Ambon – Sejumlah warga mengeluhkan berbagai masalah saat hadir dalam Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR), Jumat (6/3/2026), di ULA, Balai Kota.
Pemkot Ambon melalui Sekretaris Kota Roby Sapulette, Kadis Kominfosandi Ronald Lekransy dan pimpinan OPD lainnya langsung menindaklanjuti keluhan-keluhan warga tersebut.
Ibu Halifa, mengeluhkan pengurusan santunan kematian suaminya. Ia mengaku mengalami kendala pencairan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Padahal persyaratan sudah lengkap.
Saat pengurusan ia dijanjikan oleh staf Dinas Dukcapil, untuk datang mengecek pada bulan Maret atau April. Namun ketika datang, santunan tidak bisa cairkan, dengan alasan sudah terlambat.
“Beta balik ke Capil bulan tiga di minggu pertama tanggal dua, lalu ibu Santi lihat beta punya berkas dan bilang, ibu maaf ini sudah terlambat 11 hari. Kalau beta datang bulan empat, itu jadinya apalagi. Itu saja pak yang beta mau sampaikan,” ujarnya.
Keluhan lain datang dari Ibu Vita Telussa, yang mengaku terpilih sebagai Komite di SD Inpres Nania pada Juni 2025 dan telah menyampaikan program prioritas, namun hingga kini SK Komite belum diberikan.
Ibu Vita kaget saat menghadiri rapat komite pada 13 Februari lalu, justru ia disebut sebagai ketua komite tidak sah.
“Saya mau minta pencerahan dari pak Kadis Pendidikan. Saya merasa seperti dijadikan boneka atau tidak dihargai. Saya merasa Plt Kepala Sekolah telah melanggar kode etik,” tandasnya.
Sementara itu, Ibu Vera Wattimena dari Kudamati mengaku belum mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni, meskipun sudah beberapa kali didata oleh petugas.
“Ketika Dinas Sosial turun selidiki rumah, mereka selalu foto. Sudah beberapa tahun disampaikan akan diberikan bantuan, tetapi sampai sekarang tidak ada bantuan yang datang. Jadi mohon agar bisa melihat rumah tidak layak huni saya dan beberapa keluarga di lingkungan saya,” tegasnya.
Keluhan lainnya disampaikan Ibu Vin Wattimena dari Kopertis terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan setelah suaminya meninggal dunia pada 2019. Ia berharap mendapatkan BPJS dari Pemkot Ambon.
Selain itu, Ibu Yeti Sahureka dari Belakang Soya menyampaikan permohonan bantuan laptop untuk anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
Masyarakat lain juga menyampaikan sejumlah keluhan lain seperti, kerusakan jalan di beberapa wilayah, persoalan pendidikan di sekolah, serta proposal bantuan yang telah diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), namun belum ditindaklanjuti
Merespons keluhan dan masalah yang disampaikan warga, Sekkot, Robby Sapulette menegaskan setiap keluhan masyarakat dalam program WAJAR telah dicatat dan sebagian telah diklarifikasi langsung oleh pimpinan maupun OPD terkait.
Soal santunan duka yang disampaikan Ibu Halifa, Sekkot meminta Dinas Dukcapil membantu proses pengurusannya. Sebab persyaratannya telah terpenuhi.
“Jangan sampai masyarakat bolak-balik dari Dukcapil ke Dinas Sosial dan tempat lainnya. Kalau dihitung biaya transportasi mereka bisa lebih besar dari santunan yang diterima,” ujarnya.
Ia juga meminta mekanisme koordinasi antar instansi disederhanakan. Misalnya, data terkait status desil masyarakat dapat langsung dikirim tanpa harus membuat warga kembali mengurusnya secara manual.
“Kalau masyarakat datang ke Dukcapil, seharusnya bisa langsung dikoordinasikan dengan Dinas Sosial terkait status desilnya. Jangan lagi masyarakat harus bolak-balik dari satu dinas ke dinas lain,” tegasnya.
Kemudian keluhan Ibu Vita Telussa terkait komite sekolah, Sekkot meminta Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan sekolah terkait guna mencari solusi, termasuk kemungkinan membekukan komite lama dan membentuk komite baru melalui kesepakatan orang tua murid.
Selanjutnya, keluhan dari Ibu Vera Wattimena di Kudamati, yang belum mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni, Sekkot meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) berkoordinasi bersama Dinas Sosial untuk pendataan desil masyarakat.
Sementara itu, soal keluhan Ibu Vin Wattimena di Kopertis terkait masalah tunggakan BPJS dan meminta Pemkot Ambon bisa membuatkan BPJS gratis untuk dia dengan anaknya, Sekkot meminta Kepala Dinas Kesehatan segera menanganinya. Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap para janda dan anak yatim.
Untuk permintaan Ibu Yeti Sahureka dari Belakang Soya mengenai laptop bagi anaknya yang sementara studi di STMKG, Sekkot menjelaskan Pemerintah Kota belum memiliki anggaran, namun hal itu tetap menjadi perhatian.
Selain itu, keluhan mengenai kerusakan jalan menuju kawasan Pensip yang disampaikan oleh warga Gunung Nona, Alvian, juga menjadi perhatian. Sekkot mengakui kondisi jalan tersebut semakin rusak dan berbahaya bagi pengendara, terutama sepeda motor.
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengambil langkah perbaikan karena akses tersebut merupakan jalur penting menuju sentra sayur masyarakat.
“Kalau beta amati konstruksinya sudah rusak dan tinggal underlayer saja. Pemerintah Kota akan mencari solusi untuk segera memperbaikinya,” tandasnya.
Sementara terkait proposal bantuan untuk pemasangan kubah masjid di kawasan Warasia yang disampaikan oleh warga, Sekkot meminta agar yang bersangkutan mendatangi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Jika proposal sebelumnya tercecer, ia mempersilakan untuk mengajukan kembali agar segera diproses.
“Bapak bisa bawa proposal baru dan nanti beta akan panggil langsung Kabag Kesra supaya bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (ZI-21)
