ZonaInfo.id, Ambon – Pemkot Ambon meminta maaf kepada tenaga kontrak lantaran tidak dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR).
“Ini adalah permohonan maaf dari Pemerintah Kota Ambon karena tidak dapat menyediakan anggaran THR tenaga kontrak,” kata Plt. Sekretaris Kota (Sekkot), Roby Sapulette kepada tim media center Diskominfo Sandi Kota Ambon di ruang kerjanya, Selasa (25/3/2025).
Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, itu hanya diberikan bagi DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK.
Sapulette mengatakan prioritas Pemkot Ambon saat ini antara lain merealisasikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang, sertifikasi, ADD, TPP dan gaji kontrak senilai Rp. 107.104.948.000 (seratus tujuh miliar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
Karena itu, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, serta menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membatasi serta melakukan efisiensi terhadap program/kegiatan dan belanja tahun 2025 yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi.
“Evaluasi terhadap masing-masing OPD akan dilaksanakan sesuai jadwal pada Hari Kamis, 27 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Ambon,” ujar Sapulette.
Sapulette mengungkapkan, beban anggaran belanja Pemkot Ambon semakin besar juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat menunda waktu penerbitan SK PPPK secara nasional, mengakibatkan daerah kembali wajib menganggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 (sepuluh) bulan ke depan.
“Hal ini juga mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota terkait THR tenaga kontrak termasuk gaji 13,” jelasnya.
Sapulette juga mengungkapkan Pemkot Ambon segera melaksanakan pengisian jabatan eselon. Oleh karena itu, ia berharap kondisi yang dihadapi Pemkot Ambon saat ini dapat dipahami oleh seluruh tenaga kontrak.
“Kita doakan ke depan upaya pemerintah dan didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD Kota Ambon supaya memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini,” tandasnya. (ZI-21)