ZonaInfo.id, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik. Lewerissa mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bahwa tidak ada visi misi OPD, yang ada hanya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Saya perlu menegaskan bahwa tidak ada visi misi OPD, yang ada hanya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegas Lewerisaa saat memberikan arahan kepada ASN dan non-ASN lingkup Pemprov Maluku, di Gedung Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Desa Poka, Selasa (4/3/2025).
Lewerissa meminta pimpinan dan jajaran OPD untuk membaca dan memahami dengan seksama dan menerjemahkan visi misi dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami punya dua tangan yang akan kami gunakan untuk mewujudkan visi misi ini, yaitu tangan yang satu adalah bapak ibu ASN dan dan yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara,” ujarnya.
Lewerissa mengatakan ke depan semua program harus diarahkan untuk pencapaian visi misi. Karena itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar berdampak langsung untuk pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Maluku.
“Tidak boleh ada lagi program dan kegiatan yang tidak jelas dan tidak relevan,” tandasnya.
Lewerissa juga menandaskan, pastikan setiap program yang dilakukan di daerah selaras dengan program pemerintah pusat.
“Kita jembatani dan selaraskan program dari pusat, dan provinsi dengan maksimal,” ujarnya.
Ia meminta seluruh ASN dan non-ASN untuk bekerja cepat, bukan kerja yang biasa-biasa saja.
Lanjutnya, para ASN adalah ujung tombak bagi kemajuan Maluku. Pelayanan ke depan adalah pelayanan jemput bola, harus melayani rakyat dengan sepenuh hati. Pastikan setiap layanan dapat terjangkau dan manfaatnya dapat dirasakan, harus responsif dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
“Pasti ada banyak tantangan yang akan kita hadapi, namun dengan dukungan dan kerja keras kita semua, saya percaya kita bisa membawa Maluku ke arah yang lebih baik lagi,” ujar Lewerissa.
Ia mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memberikan penjelasan yang sangat jelas untuk melakukan langkah-langkah efisiensi.
APBD bukan hanya soal belanja, tetapi juga soal pendapatan. Karena itu, BUMD akan dikelola oleh SDM yang handal, kompeten dan capable sesuai dengan tuntutan kebutuhan di perusahaan milih daerah.
“Tidak boleh sebuah koorporasi atau perusahaan milik daerah dikelola oleh orang-orang yang mempunyai karakter seperti seorang birokrat. Unit-unit usaha harus menjadi profit centre bagi daerah bukan menjadi beban bagi pemerintah daerah,” tandas Lewerissa.
Lewerissa menegaskan setiap ASN akan diberi kesempatan untuk maju dan ASN yang berprestasi akan diberikan pengakuan dan penghargaan.
Selain Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, hadir juga Sekda Sadali Ie, para asisten, staf ahli gubernur, kepala OPD, dan pejabat administrator. (ZI-21)